Bupati Hadiri Rakor di Teluk Meranti
Bupati HM Harris menandatangani berita acara serah terima mesin rumput pada Pemerintah Desa se-Kecamatan Teluk Meranti, Selasa (26/5).
TELUK MERANTI (HR)-Bupati HM Harris menghadiri Rakor Camat, kepala desa, Ketua BPD Wilayah VI se-Kecamatan Teluk Meranti, Selasa (26/5). Dalam momen ini kepala desa dan BPD diminta menyampaikan apa saja yang menjadi keluhan warga baik dalam sisi pelayanan pemerintah atau masalah sosial lainnya.
Hadir pada kesempatan ini Kapolres Pelalawan AKBP Ade Johan Sinaga, unsuf Forkompimda Pelalawan, Camat Teluk Meranti Kiki Syamputra, delapas kades dan BPD se-Kecamatan Teluk Meranti, KUA serta Guru Besar Universitas Riau Profesor Muchtar Rahman.
Keluhan yang banyak disampaikan yakni soal infrastruktur jalan, akses jalan menuju lokasi Bono yang melintas di beberapa desa saat ini kondisinya memprihatinkan. Padahal, masyarakat membutuhkan jalan tersebut untuk mengeluarkan hasil perkebunan warga.
Sebagaimana disampaikan anggota BPD Desa Teluk Binjai Bustami, ia menceritakan banyak mobil pengangkut buah sawit warga atau mobil pengangkut barang terguling di jalan tersebut. Sementara masyarakat membutuhkan akses yang memadai untuk mengeluarkan hasil kebun mereka.
"Jalan lintas Bono juga dipakai perusahaan. Seperti, PKS dan PT RAPP. Masyarakat butuh jalan itu bagus untuk meningkatkan perekonomian," kata Bustami saat dialog dengan Bupati Harris.
Selain itu, Bustami juga mengusulkan pencurian kanal yang ada di kiri atau kanan jalan lingkungan masyarakat, kondisi kanal atau tali air yang ada saat ini sudah dangkal dan tersumbat, dan itu bisa mengakibatkan jalan tergenang air.
"Sekarang sudah masuk musim penghujan, biasanya jalan kita tergenang air. Untuk itu kami minta kanal di kiri-kanan jalan bisa dibersihkan," pinta Bustami.
Selain itu, Bustami juga menyampaikan impian warga mendapatkan listrik yang bersumber dari PLN. Diharapkan program pelalawan terang bisa menjangkau desanya, sehingga masyarakat tidak perlu merogoh kocek terlalu dalam untuk mendapatkan penerangan.
Persoalan lain disampaikan Kades Labuan Bilik Juarman Ali. Dari pantauannya beberapa tahun terakhir kasus kebakaran hutan terus terjadi. Ada beberapa lokasi yang langganan muncul titik api, yakni areal lahan tidur salah satu perusahaan perkebunan.
"Ada beberapa titik api yang sering muncul, di lahan tidur perusahaan dan berbatasan dengan lahan warga. Untuk itu kami membutuhkan bantuan mesin untuk memadamkan api," terang Juarman Ali.
Kebutuhan Utama
Menurut Juarman Ali, mesin tersebut merupakan kebutuhan utama bagi kelompok masyarakat peduli api untuk menjalankan tugas dan fungsinya.
"Selain itu, dulu Pemerintah Provinsi Riau pernah berjanji akan ada honor untuk masyarakat peduli api, bagaimana realisasisnya?," tanya Kades Labuan Bilik ini.
Seluruh pertanyaan yang dilontarkan langsung dijawab oleh Kepala SKPD terkait dan ditambahkan penjelasan langsung oleh Bupati Harris.
Bertahap
Menjawab soal kondisi jalan lintas menuju Bono yang dipertanyakan warga, Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Pelalawan menjelaskan, pembangunan jalan harus dilakukan bertahap. Mulai dari arah Ibu Kota Pelalawan ke arah Bono. Tidak mendahulukan di lokasi yang diminta warga.
"Kesulitannya adalah mengantarkan material, harus dilakukan bertahap. Dulu kami sudah punya rencana untuk mengambil bahan dari laut, dan pembangunan bisa dimulai dari pangkal lokasi bono, namun terkendala di izin pengambilan tambang di dasar laut. Karena penambangan di laut izinnya beda dengan penambangan pasir di sungai," terang Kadis.
Bupati menambahkan, ruas jalan itu merupakan wewenang Provinsi Riau. Karena statusnya jalan propinsi, pemerintah daerah terus berupaya mencari celah agar dana dari pusat dan provinsi Riau bisa dikucurkan untuk membangun areal wisata Bono.
"Tahun ini pembangunan jalan 23 Km di jalan tersebut, 5 Km Aspal. Pemerintah daerah tidak bisa bantu membangun karena status jalannya milik provinsi, kalau kita bangun bisa menyalah," terang Harris.
Terakhir, Harris berpesan kepada seluruh kades, BPD dan pemerintah kecamatan, capat atau lambatnya pembangunan di desa tidak telepas dari semangat gotong royong. Keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan perekonomian warga perlu didorong dari swadaya masyarakat.(adv/humas)
Hadir pada kesempatan ini Kapolres Pelalawan AKBP Ade Johan Sinaga, unsuf Forkompimda Pelalawan, Camat Teluk Meranti Kiki Syamputra, delapas kades dan BPD se-Kecamatan Teluk Meranti, KUA serta Guru Besar Universitas Riau Profesor Muchtar Rahman.
Keluhan yang banyak disampaikan yakni soal infrastruktur jalan, akses jalan menuju lokasi Bono yang melintas di beberapa desa saat ini kondisinya memprihatinkan. Padahal, masyarakat membutuhkan jalan tersebut untuk mengeluarkan hasil perkebunan warga.
Sebagaimana disampaikan anggota BPD Desa Teluk Binjai Bustami, ia menceritakan banyak mobil pengangkut buah sawit warga atau mobil pengangkut barang terguling di jalan tersebut. Sementara masyarakat membutuhkan akses yang memadai untuk mengeluarkan hasil kebun mereka.
"Jalan lintas Bono juga dipakai perusahaan. Seperti, PKS dan PT RAPP. Masyarakat butuh jalan itu bagus untuk meningkatkan perekonomian," kata Bustami saat dialog dengan Bupati Harris.
Selain itu, Bustami juga mengusulkan pencurian kanal yang ada di kiri atau kanan jalan lingkungan masyarakat, kondisi kanal atau tali air yang ada saat ini sudah dangkal dan tersumbat, dan itu bisa mengakibatkan jalan tergenang air.
"Sekarang sudah masuk musim penghujan, biasanya jalan kita tergenang air. Untuk itu kami minta kanal di kiri-kanan jalan bisa dibersihkan," pinta Bustami.
Selain itu, Bustami juga menyampaikan impian warga mendapatkan listrik yang bersumber dari PLN. Diharapkan program pelalawan terang bisa menjangkau desanya, sehingga masyarakat tidak perlu merogoh kocek terlalu dalam untuk mendapatkan penerangan.
Persoalan lain disampaikan Kades Labuan Bilik Juarman Ali. Dari pantauannya beberapa tahun terakhir kasus kebakaran hutan terus terjadi. Ada beberapa lokasi yang langganan muncul titik api, yakni areal lahan tidur salah satu perusahaan perkebunan.
"Ada beberapa titik api yang sering muncul, di lahan tidur perusahaan dan berbatasan dengan lahan warga. Untuk itu kami membutuhkan bantuan mesin untuk memadamkan api," terang Juarman Ali.
Kebutuhan Utama
Menurut Juarman Ali, mesin tersebut merupakan kebutuhan utama bagi kelompok masyarakat peduli api untuk menjalankan tugas dan fungsinya.
"Selain itu, dulu Pemerintah Provinsi Riau pernah berjanji akan ada honor untuk masyarakat peduli api, bagaimana realisasisnya?," tanya Kades Labuan Bilik ini.
Seluruh pertanyaan yang dilontarkan langsung dijawab oleh Kepala SKPD terkait dan ditambahkan penjelasan langsung oleh Bupati Harris.
Bertahap
Menjawab soal kondisi jalan lintas menuju Bono yang dipertanyakan warga, Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Pelalawan menjelaskan, pembangunan jalan harus dilakukan bertahap. Mulai dari arah Ibu Kota Pelalawan ke arah Bono. Tidak mendahulukan di lokasi yang diminta warga.
"Kesulitannya adalah mengantarkan material, harus dilakukan bertahap. Dulu kami sudah punya rencana untuk mengambil bahan dari laut, dan pembangunan bisa dimulai dari pangkal lokasi bono, namun terkendala di izin pengambilan tambang di dasar laut. Karena penambangan di laut izinnya beda dengan penambangan pasir di sungai," terang Kadis.
Bupati menambahkan, ruas jalan itu merupakan wewenang Provinsi Riau. Karena statusnya jalan propinsi, pemerintah daerah terus berupaya mencari celah agar dana dari pusat dan provinsi Riau bisa dikucurkan untuk membangun areal wisata Bono.
"Tahun ini pembangunan jalan 23 Km di jalan tersebut, 5 Km Aspal. Pemerintah daerah tidak bisa bantu membangun karena status jalannya milik provinsi, kalau kita bangun bisa menyalah," terang Harris.
Terakhir, Harris berpesan kepada seluruh kades, BPD dan pemerintah kecamatan, capat atau lambatnya pembangunan di desa tidak telepas dari semangat gotong royong. Keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan perekonomian warga perlu didorong dari swadaya masyarakat.(adv/humas)
Berita Terkait
