Pemilihan Gubernur (Pilgub) Riau 2024 telah memasuki babak baru dengan lengkapnya berkas administrasi tiga pasangan calon yang akan bertarung. Syamsuar-Mawardi, Muhammad Nasir-Muhammad Wardan, dan Abdul Wahid-SF Hariyanto kini resmi menjadi kontestan dalam pesta demokrasi lokal ini.

Namun, di balik kesuksesan administratif ini, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan demi mewujudkan Pilgub yang berkualitas dan bermartabat. Setidaknya, ada lima hal yang menjadi catatan.

Pertama, kita harus mengapresiasi kerja keras Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau yang telah menyelesaikan verifikasi berkas dengan tepat waktu. Transparansi dan profesionalisme yang ditunjukkan KPU dalam proses ini patut diacungi jempol. Namun, tantangan sesungguhnya baru dimulai. KPU harus tetap menjaga netralitas dan independensinya, terutama mengingat salah satu calon adalah petahana.

Kedua, komposisi pasangan calon yang terdiri dari berbagai latar belakang - dari petahana, anggota DPR RI, hingga mantan pejabat daerah - menjanjikan pertarungan yang menarik. Namun, hal ini juga menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya politik transaksional dan pemanfaatan sumber daya negara untuk kepentingan kampanye. Bawaslu Riau harus ekstra waspada dan tidak segan-segan memberi sanksi tegas bila terjadi pelanggaran.

Ketiga, jargon-jargon kampanye yang diusung oleh ketiga pasangan calon terkesan klise dan kurang substansial. 'SUWAI', 'NAWAITU', dan 'Bermarwah' belum mencerminkan visi dan misi yang konkret untuk pembangunan Riau. Para calon perlu lebih fokus pada isu-isu krusial seperti pemberantasan korupsi, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan rakyat, bukan sekadar slogan kosong.

Keempat, keterlibatan masyarakat dalam proses Pilgub ini sangat krusial. KPU telah membuka jalur bagi masukan dan tanggapan publik. Namun, sosialisasi mengenai mekanisme ini masih kurang. KPU perlu lebih agresif dalam mengedukasi masyarakat agar partisipasi publik bisa lebih maksimal.

Kelima, koalisi partai pengusung masing-masing pasangan calon menunjukkan dinamika politik yang menarik. Namun, perlu dipertanyakan apakah koalisi ini dibangun atas dasar kesamaan visi atau sekadar kepentingan pragmatis. Masyarakat Riau berhak mendapatkan penjelasan yang gamblang tentang platform politik masing-masing koalisi.

Untuk mewujudkan Pilgub Riau 2024 yang berkualitas, beberapa hal perlu menjadi perhatian. KPU dan Bawaslu harus bekerja sama secara intensif untuk mencegah kecurangan dan pelanggaran. Para calon harus mengedepankan kampanye yang substantif dan edukatif, bukan sekadar pencitraan. Media massa lokal perlu berperan aktif dalam mengawal proses ini dengan memberikan informasi yang berimbang dan mendalam.

Masyarakat Riau juga harus kritis dan aktif dalam mengawal proses Pilgub ini. Jangan mudah terprovokasi oleh isu-isu SARA atau politik uang. Gunakan hak pilih dengan bijaksana berdasarkan track record dan program kerja para calon, bukan berdasarkan sentimen primordial atau iming-iming sesaat.

Pilgub Riau 2024 adalah momentum penting bagi kemajuan demokrasi lokal. Mari kita jadikan ini sebagai ajang kontestasi ide dan gagasan, bukan sekadar perebutan kekuasaan. Dengan komitmen bersama dari semua pihak, kita bisa mewujudkan Pilgub yang berkualitas dan melahirkan pemimpin yang benar-benar mampu membawa Riau ke arah yang lebih baik.***