PEKANBARU (HR)-Plt Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman, mengaku tidak mempermasalahkan rencana beberapa fraksi di DPRD Riau, yang bakal menggulirkan hak interpelasi terhadap Pemprov Riau. Menurutnya, interpelasi merupakan hak anggota Dewan yang harus dihormati.

Seperti dirilis sebelumnya, wacana mengajukan hak interpelasi tersebut muncul terkait masih rendahnya serapan dana APBD Riau tahun 2015, yang masih diangka 10 persen.

"Hak  interpelasi itu hak nya Dewan, itu harus dihormati," ujarnya, Senin kemarin.

Menurut Plt Gubri, interpelasi merupakan hak anggota DPRD Riau dalam mengawasi kinerja pemerintahan. Sejauh ini Pemprov Riau masih terus berusaha agar realisasi APBD Riau terus bergerak naik. Seluruh program yang ada di satuan kerja juga sudah mulai berjalan pasca dilantiknya pejabat defenitif di seluruh instansi.

Sementara itu, Asisten II Setdaprov Riau, Masperi, mengatakan, saat ini serapan anggaran APBD Riau, baik keuangan dan fisik terus bergerak. Memasuki minggu ketiga di bulam Mei ini, serapan anggaran untuk keuangan bergerak ke angka 10,23 persen. Sedangkan fisik sudah mencapai, 13,18 persen.

"Program di masing-masing SKPD terus berjalan dan serapan sudah bergerak. Saat ini serapan baik keuangan dan fisik sudah meningkat," jelasnya.

Untuk proses lelang sendiri, di ULP juga sudah mulai berjalan, bahkan progres lelang sudah menetapkan pemenang. Saat ini proses lelang sudah sudah ada pemenangnya mencapai 295 proyek. Di tahun 2015 ini, sebanyak 7.350 paket yang harus masuk ULP. Dan yang baru masuk di ULP baru 432 paket.

"Jadi proses tender ini akan terus bergerak, dan proses lelang ini melalui proses yang ketat. Yang jelas setelah ada pemenangnya tentu akan berjalan proyek," jelasnya. (nur)