RIAUMANDIRI.CO - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta Polri lebih waspada dalam menghadapi ancaman ujaran kebencian dan hoaks selama pelaksanaan Pilkada serentak 2024.

Menurutnya, Pilkada kali ini akan memiliki dinamika yang tidak kalah 'panas' dibandingkan Pemilu Presiden, terutama di ranah digital seperti media sosial yang menjadi salah satu arena utama pertarungan ide.

Sahroni menegaskan bahwa peran Polri sangat penting dalam memastikan kondusivitas keamanan, khususnya dengan memantau dan menindak tegas penyebaran hoaks yang berpotensi memecah belah masyarakat. "Polri harus memastikan tidak adanya hoaks yang dapat memecah belah masyarakat," ungkap Sahroni, Jumat (13/9/2024).

Legislator Partai NasDem dari Dapil Jakarta III ini juga menekankan pentingnya pemantauan terhadap konten-konten ujaran kebencian dan fitnah di media sosial. Ia mengingatkan agar tidak ada pihak yang sengaja menggiring opini publik dengan informasi yang menyesatkan.

"Saya yakin polisi bisa 100% menjaga kondusivitas keamanan sepanjang Pilkada," ujarnya. Sahroni juga menambahkan bahwa saat ini banyak pihak yang mampu memanipulasi fakta melalui media sosial, sehingga Polri perlu bertindak tegas dalam menangani kasus-kasus yang memenuhi unsur pidana.

"Bukan berarti Polri harus jadi reaktif berlebihan. Biarkan proses dialektika terjadi di medsos, tetapi jika ada yang kebablasan dan memenuhi unsur-unsur pidana, ya harus ditangani bahkan diproses," tegas Sahroni.

Ia menekankan bahwa ketegasan diperlukan untuk memberikan efek jera kepada para pelaku penyebaran hoaks dan ujaran kebencian.

Lebih lanjut, Sahroni berharap Polri dapat bersikap bijak dalam menangani aduan-aduan yang muncul selama Pilkada. Ia menyadari bahwa ada kemungkinan munculnya aduan yang bersifat politis, sehingga kepolisian harus cermat dalam menindaklanjuti setiap laporan.

Sebelumnya, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengungkapkan bahwa Polri akan melakukan patroli baik di dunia nyata maupun dunia maya untuk memastikan keamanan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024. (*)