SIAK HULU (HR)-Tahun 2012, penduduk miskin di Kabupaten Kampar sebanyak 22 persen, sedangkan maping data penduduk miskin oleh BPS adalah 7 persen. Hal ini berbeda karena Kabupaten Kampar punya tolak ukur sendiri dalam pengolahan dan maping data penduduk di Kabupaten Kampar.

Hal ini disampaikan Bupati Kampar, Jefry Noer, ketika membuka acara Sosialisasi Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) 2015 Kabupaten Kampar, di Hotel Tiga Dara, Kecamatan Siak Hulu, Senin (25/5). " Data penduduk miskin di Kabupaten Kampar tidak bisa disamakan dengan data yang telah diambil oleh BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Kampar," ujar Jefry Noer.

Sebab katanya, perhitungan data penduduk miskin di Kabupaten Kampar oleh BPS berdasarkan penghasilan di bawah 2 dollar bisa dikatakan penduduk miskin, di Kabupaten Kampar tolak ukur penduduk miskin sangat berbeda. "Tolak ukur Pemkab Kampar adalah warga yang punya anak dua tapi penghasilannya hanya Rp1,3 juta, masuk dalam kategori miskin. Yang anaknya lebih dari dua dan penghasilannya hanya Rp1,5 juta juga begitu,” kata Jefry Noer.

Untuk mengentaskan kemiskinan yang ada di Kabupaten Kampar, salah satunya pelatihan Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya (P4S) Karya Nyata, Kubang Jaya. Dan untuk kaum Hawa pun pelatihan jahit menjahit Pusat Pelatihan Belajar Masyarakat (PKBM) Bina Insan Mandiri. "Di Kampar sekarang juga ada program terbaruka, RTMPE program yang teranyar sekarang,: ujarnya.

“Program RTMPE ini sangat bermanfaat tinggi bagi masyarakat, sebab apabila masyarakat sudah memiliki RTMPE, masyarakat nantinya cuma membeli minyak, sabun, garam dan gula saja lagi, karena dalam RTMPE ini apa yang diinginkan masyarakat untuk di konsumsi sudah tersedia, mau masak ikan sudah ada, ayam sudah ada, bahkan uang jutaan rupiah perbulan pun akan di dapat,” terang Jefry.

Terkait acara sosialisasi ini, katanya, Pemkan siap membantu, serta mendukung setiap program dan pelaksanaan pengumpulan data, karena pengumpulan data ini berhubungan erat dengan program 3 zero Pemkab Kampar, yakni, zero kemiskinan, pengangguran dan zero rumah kumuh.

Sementara Kepala Kantor Wilayah BPS Provinsi Riau, H Mawardi Arsyad, mengatakan, pengambilan data penduduk oleh BPS, sangat berguna untuk seluruh penyelenggara pemerintah, baik di pusat hingga pemerintah di daerah, termasuk kabupaten.

Basis data terpadu bertujuan untuk pembangunan nasional, yakni meningkatkan taraf kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan dan berguna bagi pemerintah pusat untuk melihat sejauh mana keberhasilan pemerintah dalam memberantas kemiskinan di Indonesia papar Mawardi Arsyad.(hir)