RIAUMANDIRI.CO - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menyoroti dugaan kebocoran data pada instansi Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang mengakibatkan bocornya data 4,7 juta Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Abdul Kharis mengatakan, kebocoran data yang melibatkan informasi pribadi PNS adalah masalah serius yang dapat menimbulkan dampak signifikan pada privasi individu dan keamanan negara.

“Jika benar terjadi peretasan, hal ini menunjukkan adanya kerentanan dalam sistem keamanan siber pemerintah yang perlu segera diatasi,” kata Abdul Kharis dalam keterangan tertulisnya, Selasa (13/8/2024).

Anggota DPR RI dari Dapil Jawa Tengah V ini lantas meminta BKN perlu bekerja sama dengan BSSN dan Kemenkominfo dalam melakukan identifikasi dan investigasi atas munculnya isu dugaan kebocoran data ASN. “Upaya itu harus disertai dengan tindakan yang lebih proaktif untuk meningkatkan keamanan sistem,” ujar Politisi Fraksi PKS ini.

Tidak hanya itu, kata Kharis, pemerintah perlu transparan dalam menyampaikan perkembangan investigasi dugaan peretas kepada publik, terutama kepada para PNS yang mungkin terdampak. “Harus ada langkah mitigasi yang jelas, termasuk upaya untuk melindungi data yang sudah terlanjur bocor dan mencegah penyalahgunaannya,” tukas Kharis.

Anggota Komisi II DPR RI Aminurokhman menyayangkan kejadian itu dan meminta BKN dan BSSN, serta Kemenkominfo untuk melakukan investigasi atas dugaan isu tersebut.

”Ketika BKN sudah dibobol begini, kita menyayangkan bahwa antisipasi yang dilakukan oleh kementerian atau lembaga yang menangani ini. Saya anggap tidak safe ya. Sehingga saya meminta kepada BKN untuk segera mengambil langkah-langkah antisipasi agar tidak merugikan,” katanya, Selasa (13/8/2024).

Politisi Fraksi Partai NasDem ini  menyoroti kinerja BSSN yang dinilai kerap kali kecolongan. Padahal, menurutnya, BSSN merupakan instansi resmi pemerintah yang salah satu tugas utamanya adalah perihal pengaman data.

”Kalau itu sumber bocornya ada di BSSN, tentu ini juga kita sayangkan. Karena ini kan instansi pemerintah yang punya tanggung jawab terhadap perlindungan semua data. Kecolongan kok sering terjadi kan gitu. Kalau kecolongan itu hanya sekali dua kali, tapi kalau sering terjadi ini menandakan bahwa lemahnya manajemen data ini tidak diantisipasi dengan proteksi yang perfect, yang safe,” kritiknya.

Aminurokhman pun menilai bahwa seringnya kasus pembobolan data ini dapat membuat publik menjadi tidak percaya terkait kinerja dan keseriusan pemerintah di dalam mengantisipasi serangan hacker.

”Ke depan pemerintah gak boleh lengah bahwa kejahatan IT ini sudah tidak bisa diprediksi kapan terjadi. Faktanya hari ini, setelah BSSN dibobol, sekarang BSSN dan BKN gitu. Artinya kejahatan di siber ini tidak diantisipasi. Saya tidak tahu lemahnya dari sisi mana. Kalau faktor kita memang belum punya satelit sendiri barangkali. Atau karena faktor satelitnya kita sewa bisa saja terjadi. Tapi itu semua kan sebetulnya kan sudah bisa diantisipasi dengan sistem. Nah sistemnya ini kan harus di protect dengan cara yang benar,” pungkas Legislator Dapil Jawa Timur II ini. (*)