RIAUMANDIRI.CO - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi sidang kedua Indonesia-Pacific  Parliamentary Partnership (IPPP)Jokowi meyakini forum dimana DPR RI menjadi tuan rumah bagi pertemuan parlemen-parlemen negara-negara di kawasan pasifik ini bakal mempererat hubungan antar negara.

"Saya mengapresiasi kemitraan parlemen Indonesia dan negara-negara Pasifik sebagai sebuah inisiatif strategis dalam kemitraan di kawasan Pasifik," ujar Joko Widodo pada pembukaan IPPP di Jakarta, Kamis (25/7/2024).

Kemitraan ini, lanjutnya, sangat penting untuk semakin dieratkan. Apalagi saat ini, Indonesia dan negara-negara lainnya menghadapi tantangan besar, baik dari sisi ketidakpastian ekonomi, ketegangan geopolitik antar kekuatan besar, ancaman perubahan iklim dan berbagai krisis. 

Sehingga Jokowi menilai, kerja sama parlemen dapat dimanfaatkan untuk berbagai pengalaman, berbagi best practice dalam mencari solusi bersama. Karena parlemen merupakan jembatan antara aspirasi rakyat dengan kebijakan.

Presiden Jokowi menyebutkan tiga sektor penting yang perlu penanganan bersama berbagai negara di Kawasan Pasifik. Salah satunya mitigasi perubahan iklim dan potensi pengembangan ekonomi biru di kawasan Pasifik.

"Pertama terkait perubahan iklim. PBB (Persatuan Bangsa-bangsa) memperkirakan kenaikan permukaan air laut hingga 1 meter sampai tahun 2100 mendatang," ujar Jokowi.

Hal tersebut, lanjut Jokowi merupakan ancaman besar bagi kawasan Pasifik. Sehingga diperlukan penguatan advokasi parlemen untuk memitigasi hal ini dengan adaptasi kebijakan, serta peningkatan kerjasama infrastruktur dan lingkungan.

Kedua terkait ekonomi biru. Sektor ini berpotensi besar dan bisa menjadi kekuatan Indonesia. Dimana Bank Dunia menyebutkan sektor ini berpotensi menyumbang 10 persen PDB jika dikelola secara berkelanjutan. Sehingga menurut Jokowi diperlukan dorongan dari Parlemen untuk mengelola peningkatan konektivitas, konservasi sumberdaya laut.

Sektor ketiga, terkait pengembangan SDM (sumber daya manusia). Pelatihan yang dilakukan secara inklusif termasuk bagi perempuan dan pemuda dalam penyusunan regulasi. Diplomasi parlemen diperlukan untuk mendorong kerja sama people to people, knowledge sharing yang mencakup seluruh lapisan masyarakat.

Oleh karena itu, Indonesia perlu mengembangkan kerja sama Pasifik dalam rangka memaksimalkan potensi yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Melalui kemitraan parlemen ini mari kita perkuat semangat persaudaraan, rasa saling percaya, sikap saling menghormati termasuk penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah. Saya yakin melalui kolaborasi yang kuat kita bisa menjaga stabilitas serta dapat meningkatkan kemakmuran bagi masyarakat sekitar," pungkasnya. (*)