Riaumandiri.co - Faksi-faksi Palestina termasuk kelompok politik Palestina Hamas dan Fatah menandatangani pakta rekonsiliasi intra-Palestina di ibu kota Cina, Beijing. Kesepatakan persatuan nasional itu diteken setelah perundingan tiga hari di negara tersebut.

Pembicaraan tersebut, yang telah berlangsung sejak Ahad dengan dukungan pemerintah Cina, dihadiri oleh tim-tim penting dari kedua kelompok. Diantaranya termasuk wakil ketua Fatah Mahmoud Alloul dan pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh.

“Kami, di Gerakan Fatah, terbuka untuk menyelesaikan dan menghilangkan semua hambatan dalam rekonsiliasi di bawah kondisi sulit yang dialami Palestina seiring dengan perang genosida di Gaza,” kata pemimpin senior Fatah Abdel Fattah Dawla dilansir Aljazirah.

Pejabat senior Hamas Musa Abu Marzuq mengiyakan, kelompok tersebut menandatangani perjanjian persatuan nasional dengan kelompok Palestina lainnya, termasuk saingannya Fatah, saat berkunjung ke Cina. “Hari ini kami menandatangani perjanjian untuk persatuan nasional dan kami mengatakan bahwa jalan untuk menyelesaikan perjalanan ini adalah persatuan nasional. Kami berkomitmen terhadap persatuan nasional dan kami menyerukannya,” kata Abu Marzuk.

Perbedaan pendapat yang tajam mengenai isu-isu antara Fatah dan Hamas telah mengakibatkan Tepi Barat dan Gaza terpecah secara politik sejak 2007. Tujuan kedua pihak pada dasarnya sama, yakni membentuk negara Palestina dengan perbatasan sebelum 1967. Namun sikap mereka terhadap Israel masih berbeda pendapat, dengan Fatah menganjurkan perundingan damai dan Hamas melakukan perlawanan bersenjata.

Menyusul genosida oleh Israel belakangan, faksi-faksi Palestina bertemu di Beijing, Cina untuk membahas upaya mengakhiri perpecahan nasional dan meluncurkan proses rekonsiliasi antar partai politik besar. Pertemuan tersebut dihadiri oleh 14 faksi Palestina. Diantaranya dari kelompok nasionalis termasuk Fatah; kelompok Islam seperti Hamas dan Jihad Islam Palestina; serta kelompok sosialis seperti Front Populer untuk Pembebasan Palestina dan Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina.

Almayadeen memperoleh salinan Deklarasi Beijing yang di dalamnya para peserta berjanji untuk "mengakhiri perpecahan nasional Palestina," dan untuk "menyatukan upaya nasional untuk menghadapi agresi (Israel) dan menghentikan genosida." Menurut dokumen yang diperoleh Almayadeen, faksi-faksi Palestina akan memantau implementasi klausul perjanjian tersebut “dengan bantuan Mesir, Aljazair, Cina, dan Rusia.”

Deklarasi tersebut juga menekankan “komitmen terhadap pembentukan negara Palestina merdeka dengan al-Quds sebagai ibu kotanya,” yang akan dilaksanakan berdasarkan resolusi internasional di PBB nomor 181 dan 2334.

Pernyataan ini juga menggarisbawahi hak rakyat Palestina untuk menolak penjajahan dan mengakhirinya sesuai dengan hukum internasional, Piagam PBB, dan hak semua orang untuk menentukan nasib sendiri.

Rinciannya, para peserta sepakat untuk membentuk pemerintahan persatuan nasional sementara setelah mendapat persetujuan faksi-faksi Palestina dan Presiden Otoritas Palestina. Pemerintahan ini akan menjalankan otoritasnya “atas seluruh wilayah Palestina”, termasuk Tepi Barat, Yerusalem, dan Jalur Gaza, mengakhiri perpecahan selama bertahun-tahun.

Mereka yang hadir pada pertemuan tingkat tinggi di Beijing juga sepakat untuk mengaktifkan Kerangka Kerja Kepemimpinan Sementara Terpadu dan memastikan diadakannya kongres reguler. Para pihak juga akan berupaya untuk menghilangkan “pengepungan brutal terhadap rakyat [Palestina] di Gaza dan Tepi Barat serta memberikan bantuan kemanusiaan dan medis tanpa batasan.”

Sumber : Republika.co.id

Editor : Akmal