BAGANSIAPIAPI (HR)- Sejak terbakarnya, SPBU di KM 4, Bagansiapiapi hingga kini belum juga beroperasi. Hal itu membuat khawatir masyarakat Bagansiapiapi dan terutama para nelayan yang tidak bisa melaut karena langkanya solar. Bahkan harga bensin juga mencapai Rp10 ribu per liter.

Untuk mengetahui kondisi terakhir SPBU Bagansiapiapi, Komisi D DPRD Rohil memanggil Direksi BUMD dan Kabag Ekonomi Setda Rohil pada hari Rabu (20/5) kemarin.

Di hadapan Komisi D, Kabag Ekonomi, Acil Yustrianto menyebutkan, sejak tutupnya SPBU, nelayan tidak bisa mencari nafkah. Apabila tidak ditanggapi serius, akan menyebabkan terjadinya inflasi.

"Kita sudah meminta Pertamina Dumai agar SPBU cepat beroperasi. Ada 13 rekomendasi yang harus kami penuhi. Semuanya sudah kita perbaiki. Tapi malah ditambah dengan rekomendasi baru dari Pertamina Pekanbaru,'' kata Acil.

Ditambahkan Acil, Pertamina meminta SPBU untuk memperbaiki Health Safety & Environmental (HSE). Berdasarkan itu kita juga meminta agar SPBU secepatnya mematuhi aturan yang dikeluarkan oleh Pertamina tersebut. Apalagi Pertamina meminta perbaikan menyeluruh.

Sementara itu, Direksi BUMD PD Sarana Pembangunan, Syahrin Yunan mengungkapkan, sejak berdiri tahun 2005, SPBU hanya sekali menyetor deviden. Para pengurus Direksi menyadari, banyak masyarakat bergantung hidup dengan keberadaan SPBU Bagansiapiapi. Oleh karena itu mereka tidak bisa melarang orang membeli minyak menggunakan jeriken.

''Kami sudah bicarakan permasalahan itu. Pertamina tidak keberatan,'' kata Syahrin Yunan.
Kata Syahrin, satu SPBU tidaklah cukup. Maka perlu dibangun SPBU yang baru. Apalagi membeli minyak ke Pertamina tidak bisa ngutang. Terpaksa kita berikan jatah tiap warga sebanyak 2 jeriken. Bukan itu saja, warga yang mengambil minyak berasal dari Sinaboi, Bangko, Pe-kaitan, Kubu dan Batu Hampar.

Kemudian, direksi BUMD yang lain, Burhanuddi beralasan, minyak yang dibeli dari Pertamina sering mengalami penyusutan. Bisa dikatakan penyusutan rata-rata minyak per tangki 1 %. Kalau tidak ada penyusutan maka SPBU akan untung. Akibatnya, SPBU tidak bisa menyetor deviden.

''Jadi bagaimana SPBU untuk menutup cost jika tak memperoleh keuntungan,'' tanya anggota komisi D, Hendra didampingi Habib Noor dan Jumiati.

Namun karena jawaban Direksi tidak ditunjang dengan neraca laporan keuangan serta terkesan berbelit-belit, membuat kesal anggota komisi D karena harus mengulangi pertanyaan yang sama.

Hendra menegaskan, jika SPBU mempunyai kinerja yang baik, tidak ada salahnya DPRD akan membantu. Namun jika tidak ada deviden untuk pemerintah, maka akan sulit untuk mensubsidi SPBU.

Namun direksi mengatakan permintaan DPRD akan menjadi bahan pertimbangan oleh Direksi BUMD untuk melengkapi laporan yang diminta. ''Kita akan mencoba melengkapi laporan per triwulan dan akan membayar deviden kepada pemerintah, walaupun SPBU tumbang,'' kata Syahrin Yunan. (grc/don)