RIAUMANDIRI.CO - Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekanbaru, Indra Pomi menekankan bahwa dalam kontestasi politik, kesetaraan gender harus diutamakan.

“Bahkan dalam konstitusi, sudah ada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan,” kata Indra Pomi saat mengisi edukasi politik perempuan pada Selasa (16/7/2024), di salah satu hotel Pekanbaru.

Sekda juga mengklaim bahwa dalam pemberian tugas maupun pejabat di tingkat Eselon II, tidak ada mempertimbangkan gender, melainkan profesionalitas ASN-nya.

“Saya dalam memberi tugas, pasti sesuai kemampuannya. Mana kala angkat dari jabatan tertentu, tentu kita lihat track record-nya,” tegasnya.

Dalam pemberian layanan, hal yang sama berlaku. Indra Pomi menjelaskan bahwa tidak boleh ada perbedaan antara pelayanan untuk laki-laki maupun perempuan.

“Misalnya, pelayanan yang diberikan kepada laki-laki juga harus didapatkan oleh ibu-ibu perempuan. Dan laki-laki serta perempuan harus memberikan layanan yang setara. Contohnya, berapa orang yang menduduki jabatan eselon II, saya rasa seharusnya 50:50 antara laki-laki dan perempuan,” ungkap Sekdako.

Ia juga menceritakan sejarah peran perempuan dalam dunia politik yang telah terjadi, seperti Laksamana Malahayati yang mampu memimpin angkatan laut pertama Kerajaan Samudra Pasai.

Selain itu, pahlawan H. Rasuna Said dan R.A. Kartini juga berjasa mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mendirikan sekolah untuk kaum perempuan.

Menurutnya, kesadaran politik dan apresiasi terhadap keterwakilan perempuan di politik harus dilakukan, mengingat perempuan sangat diperhitungkan dalam dunia politik.

Hal tersebut dibuktikan dengan tingginya jumlah pemilih perempuan dibanding laki-laki di Kota Pekanbaru.

“Perempuan ini sangat diperhitungkan dalam dunia politik. Oleh karena itu, perhatian saya menekankan pendidikan politik. Data statistik menunjukkan pemilih perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Nah, ini artinya ibu-ibu dibutuhkan untuk mensukseskan Pilkada ini nantinya,” kata Indra Pomi.

Keterwakilan 30 persen perempuan di parlemen juga menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran politik yang cukup strategis.

“Keterwakilan perempuan 30 persen di parlemen tentu sangat strategis, karena kebijakan yang berhubungan dengan perempuan, tentu perempuan yang lebih paham,” sebut Indra Pomi.

Terakhir, ia mengingatkan agar perempuan tidak tergiur dengan harta untuk menggadaikan suaranya.

“Jangan sampai ibu-ibu di sini, diberi jilbab, langsung memilih, atau diberi apa pun. Nanti setelah terpilih, jangan sampai ditinggal begitu saja tanpa pengawalan,” kata Sekda.