RIAUMANDIRI.CO - Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menegaskan bahwa salah satu tantangan utama dalam pemiliham kepala daerah (pilkada) bukanlah kekerasan politik, melainkan politik uang.
 
"Dalam Pilkada (2024) kali ini, musuh kita bersama adalah politik uang, bukan kekerasan politik. Kami yakin bahwa Indonesia telah mencapai tingkat kedewasaan yang tinggi dalam melaksanakan pesta demokrasi dibandingkan negara lain yang masih ada yang melakukan kekerasan politik," ujarnya saat memimpin kunjungan kerja Komisi I DPR RI ke Kodam V/Brawijaya, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (16/7/2024). 

Politisi Partai Golkar ini juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap berbagai Komando Daerah Militer (Kodam) di seluruh Indonesia untuk mencegah kekerasan politik.

"Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa kekerasan politik tidak boleh terjadi di seluruh daerah, dari kabupaten hingga kota. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa pengawasan terhadap Kodam diperlukan," tegas legislator Dapil Sumut I tersebut. 

Menurutnya, peran TNI sangatlah penting dalam mengantisipasi adanya hal yang tidak diinginkan dalam proses penyelenggaraan pengamanan pilkada serentak pada tahun 2024 di berbagai wilayah di Indonesia.

Meutya Hafid memberikan apresiasi yang tinggi terhadap persiapan Kodam V/Brawijaya dalam rangka persiapan pengamanan menghadapi pilkada serentak yang akan datang.

"Kami cukup percaya dengan kesiapan Kodam V/Brawijaya. Mereka telah menyiapkan segala yang diperlukan, termasuk jumlah pasukan yang memadai, jumlah pegawai yang siap bertugas, serta cadangan yang telah disiapkan. Alutsista juga dalam kondisi siap operasional," ujarnya.

Ia juga menyampaikan keyakinannya terhadap Pilkada di Jawa Timur akan berlangsung aman dan tertib. "Kami yakin bahwa dengan persiapan ini, Pilkada di Jawa Timur akan berlangsung aman, damai, lancar, serta jujur dan adil. Insya Allah, masyarakat dapat memberikan suara mereka tanpa gangguan keamanan yang signifikan,” jelasnya.

Semua pihak terkait diminta untuk bersinergi dalam menjaga keamanan dan kelancaran pelaksanaan Pilkada demi terciptanya demokrasi yang sehat dan transparan di Jawa Timur. (*)