RIAUMANDIRI.CO - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyoroti banyaknya penyaluran bantuan sosial (bansos) yang belum tepat sasaran. Hal ini dikarenakan belum tuntasnya proses penyusunan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Karena itu dia mendukung upaya percepatan dan perbaikan data yang dilakukan oleh Kementerian Sosial. “Masih banyak hal yang didiskusikan, terutama penanganan masyarakat miskin, ada orang miskin tapi tidak dapat bantuan, ada orang kaya tapi dapat bantuan. Maka DTKS kita belum tuntas, kami ingin supaya ini bisa diselesaikan,” tegas Marwan dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI ke Kota Palembang, Sumatera Selatan, Senin (15/7/2024).

Marwan berharap penerima manfaat yang sudah tidak tergolong miskin dapat segera keluar dari DTKS, agar penyaluran bantuan sosial dapat diberikan kepada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

“Kalau begitu, sekarang kita menangani 10 juta keluarga yang disebut menerima PKH, ada 8 juta keluarga menerima BPNT bagaimana caranya? Paling tidak satu juta dulu saja keluar dalam satu periode, supaya kita bisa memberikan peluang bagi masyarakat kita untuk segera selesai dari kemiskinan," kata upolitisi PKB ini.

Nanti pada tahap berikutnya memang orang yang betul-betul tidak bisa menyelesaikan urusannya, itu yang dibantu. Kalau orang yang tidak bisa punya akses kepermodalan harus dikasih.

Di sisi lain, Marwan juga terus mendorong Pemerintah untuk melakukan percepatan pengurangan angka kemiskinan dengan memaksimalkan anggaran sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kami ingin mendorong Pemerintah mempercepat pengurangan masyarakat miskin. Yang pasti yang punya kemampuan untuk keluar segera bisa dikeluarkan dengan intervensi mengenai bantuan rumah, dan bantuan permodalan karena anggaran sosial kita ini terlalu besar,” tuturnya.

Menurutnya, masyarakat yang tergolong miskin tentunya ingin keluar dari kondisi tersebut, namun perlu uluran tangan bersama untuk dapat membantu mereka keluar dari kemiskinan. (*)