RIAUMANDIRI.CO - Penjabat Bupati Kampar Hambali menghadiri Rapat koordinasi kesiapan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024 yang dilaksanakan di Regale International Convention Centre , Medan, Selasa (9/7/2024).

Hadir pada kesempatan tersebut, Menko Polhukam RI, Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto,  Mendagri RI, Muhammad Tito Karnavian. Plt. Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, Ketua Bawaslu RI, Rahmad Bagja dan pejabat lainnya.

Dalam arahannya, Menko Polhukam RI, Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto mengatakan bahwa, Tahun 2024 merupakan rekor terbanyak jumlah pemilihan sepanjang sejarah, untuk dapat mensukseskan pelaksanaan pilkada serentak tersebut, semua pihak harus mampu menempatkan peran masing-masing melalui sinergitas.

Ditambahkan Menko Polhukam, untuk Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 ini, ada 545 daerah yang melaksanakan Pilkada pada 27 November mendatang dengan harapan pelaksanaan Pilkada ini berjalan dengan lancar dan aman.

"Untuk mewujudkan hal tersebut, kita harus dapat menjaga stabilitas politik, hukum dan keamanan. Kita berkumpul disini untuk menyamakan pola pikir dan pola tindak agar pelaksanaan pilkada bisa berjalan dengan lancar.

Menko Polhukam juga mengatakan, Pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban memberikan fasilitasi dan dukungan untuk pelaksanaan pilkada serta menjamin hak pilih masyarakat.

"Nilai-nilai dan netralitas harus ditanamkan kepada ASN, kita harus tetap menjaga integritas agar legitimasi diterima masyarakat dengan baik, mari kita bersama-sama menjaga stabilitas dibidang politik hukum dan keamanan, kita harus benar-benar meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan kabupaten agar semua berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku" terang Menko Polhukam.

Sementara itu, Penjabat Bupati Kampar yang ditemui usai rakor mengatakan, pihaknya memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Pilkada serentak tersebut dengan dukungan dana yang optimal. Terbukti dengan telah disalurkannya dana pelaksanaan Pilkada kepada KPU, BAWASLU,  POLRI dan TNI yang tentunya mempunyai peran yang sangat penting dalam menyukseskan pilkada serentak nantinya.

Hambali menambahkan, pemerintah Kabupaten Kampar juga akan melakukan pengecekan terhadap daerah-daerah yang berkemungkinan akan menjadi kendala saat pelaksanaan pilkada seperti daerah yang rawan banjir dan daerah rawan lonsor lainnya.

"Terkait netralitas ASN, bahwa kita ASN punya hak pilih dan harus netral dan kita akan membuat surat edaran terkait netralitas ASN pada Pilkada serentak ini demi terwujudnya Pilkada yang jujur dan adil," urainya.