RIAUMANDIRI.CO - Empat Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten/Kota di Provinsi Riau disahkan menjadi undang-undang (UU) dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-21 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Selain itu, dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI A Muhaimin Iskandar itu, juga disahkan 24 RUU tentang Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepulauan Riau, Lampung, Jambi dan Sumatera Barat.

Anggota Komisi II DPR RI Cornelis melaporkan, perancangan UU itu berdasarkan  Undang-Undang Dasar 1945, yang menjadi landasan otoritas dalam menjalankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.  Dasar pembentukan UU yang ada sekarang masih menggunakan UUD Sementara Tahun 1950.

Menurut dia, hal itu saat ini sudah tidak konseptual dan tidak relevan mengingat adanya ketentuan otonomi daerah berdasarkan UUD 1945. Sehingga dapat menghindari konflik hukum dan administrasi yang mungkin timbul atas dasar hukum yang tidak lagi relevan.

Sementara itu, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional Soeharso Monoarfa mengatakan perancangan UU tersebut merupakan bentuk pembaruan dari sisi dasar hukum dan cakupan wilayah yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini.

Menurut dia, pencantuman karakteristik wilayah sebagai salah satu substansi di dalam 26 RUU tersebut juga menjadi indikator pengakuan negara terhadap karakteristik masing-masing daerah, sekaligus sebagai penekanan bahwa Indonesia adalah negara yang plural, multi kultur, multi etnis, multi ras, hingga multi lanskap.

"Namun terintegrasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika," kata Soeharso.

Berikut 26 RUU tentang kabupaten/kota yang sudah disahkan menjadi UU:

1. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Bintan Di Provinsi Kepulauan Riau

2. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Lampung Selatan Di Provinsi Lampung

3. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Lampung Tengah Di Provinsi Lampung

4. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Lampung Utara Di Provinsi Lampung

5. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Batang Hari Di Provinsi Jambi

6. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Kerinci Di Provinsi Jambi

7. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Merangin Di Provinsi Jambi

8. Rancangan Undang-Undang tentang Kota Jambi Di Provinsi Jambi

9. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Bengkalis Di Provinsi Riau

10. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Indragiri Hulu Di Provinsi Riau

11. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Kampar Di Provinsi Riau

12. Rancangan Undang-Undang tentang Kota Pekanbaru Di Provinsi Riau

13. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Lima Puluh Kota Di Provinsi Sumatera Barat

14. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Agam Di Provinsi Sumatera Barat

15. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Padang Pariaman Di Provinsi Sumatera Barat

16. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Pasaman Di Provinsi Sumatera Barat

17. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Pesisir Selatan Di Provinsi Sumatera Barat

18. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Sijunjung Di Provinsi Sumatera Barat

19. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Solok Di Provinsi Sumatera Barat

20. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Tanah Datar Di Provinsi Sumatera Barat

21. Rancangan Undang-Undang tentang Kota Bukittinggi Di Provinsi Sumatera Barat

22. Rancangan Undang-Undang tentang Kota Padang Panjang Di Provinsi Sumatera Barat

23. Rancangan Undang-Undang tentang Kota Padang Di Provinsi Sumatera Barat

24. Rancangan Undang-Undang tentang Kota Payakumbuh Di Provinsi Sumatera Barat

25. Rancangan Undang-Undang tentang Kota Sawahlunto Di Provinsi Sumatera Barat

26. Rancangan Undang-Undang tentang Kota Solok Di Provinsi Sumatera Barat (*)