RIAUMANDIRI.CO - Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menyebut tidak adanya cadangan data atau back up yang dimiliki Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) dan Badan Siber dan Sandi Negara terhadap data Pusat Data Nasional (PDN) merupakan tindakan kebodohan.

“Intinya jangan lagi bilang tata kelola, ini bukan masalah tata kelola, Pak. Jadi, ini masalah kebodohan, punya data nasional tapi tidak ada satu pun back up,” tegas Meutya dalam Rapat Kerja Komisi I dengan Menkominfo dan Kepala BSSN yang dilakukan di Gedung Nusantara II, DPR RI Senayan, Jakarta, Kamis (27/6/2024).

Kemenkominfo memiliki dua Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) yakni PDNS yang ada di Surabaya dan Serpong, dan satu Pusat Data Nasional (PDN) yang berada di Batam. Adapun serangan siber yang terjadi saat ini berlokasi di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 yang ada di Surabaya, Jawa Timur.

BSSN merekomendasikan Kemenkominfo agar menyiapkan data cadangan. Dalam kasus ini misalnya, data dari PDNS 2 yang ada di Surabaya maupun PDNS 1 di Serpong seharusnya di-backup ke PDN yang ada di Batam.

Politisi Partai Golkar itu menambahkan, pernyataan dua persen data PDN yang dicadangkan di Batam terbilang kecil, sehingga kurang diperhitungkan. Tidak adanya cadangan data ini bukanlah bentuk kurangnya tata kelola ketahanan siber karena memang tidak ada pengelolaan.

“Ini kan kita enggak hitung Batam backup kan karena cuma dua persen kan. Ya berarti itu bukan tata kelola data, itu kebodohan saja sih, Pak,” tegasnya.

Anggota Komisi I dari PDIP, TB Hasanuddin mengkritik keras Kemenkominfo dan BSSN atas kejadian serangan siber ransomware terhadap PDN. Ia heran dengan terus berulangnya peristiwa kebocoran data dan peretasan sistem yang terus terjadi.

“Ini sebetulnya kecelakaan atau kebodohan nasional ya? Karena apa?  Prihatin, kita sudah hampir lima tahun bekerja sama terutama dengan mitra BSSN, dan BSSN selalu melaporkan ada serangan tetapi tidak ada tindakan yang lebih komprehensif,” ujarnya.

Lanjutnya, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu membacakan ada 26 laporan dari lanskap keamanan siber Indonesia tahun 2023 kepada DPR RI terdapat 1.101.229 insiden. Ia pun mempertanyakan kinerja pemerintah dalam menanggulangi serangan siber.

“Tetapi terus-terus saja begitu. Apakah kita hanya akan melaporkan insiden itu atau melakukan upaya-upaya supaya insiden itu tidak terjadi,” tegasnya.

Selain itu, ia juga mempertanyakan mengenai tindakan forensik digital yang telah dilakukan untuk menemukan pelaku peretasan PDN ini.

“Sekarang kan kita dikunci, kodenya di mereka, kita diminta menebus, kan tidak mungkin. Sekarang ini saya mohon terbuka ini seperti apa forensik digital yang dilakukan? Saya mau tahu,” tegasnya.

Sebelumnya Kepala BSSN Hinsa Siburian menyampaikan pengakuan bahwa adanya kekurangan dalam tata kelola ketahanan siber, yaitu dengan tidak adanya cadangan data-data PDN yang mengalami gangguan akibat serangan siber.

"Jadi itu yang mau saya sampaikan tadi kita ada kekurangan di tata kelola, kami memang akui itu, dan itu yang kita laporkan juga karena kami diminta untuk (menyampaikan) apa saja masalah kok bisa terjadi, itu salah satu yang kami laporkan juga," katanya. (*)