RIAUMANDIRI.CO - Terkait subsidi energi dalam APBN 2025, anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta Pemerintah mengalokasikan anggaran memadai untuk subsidi energi agar penerapannya tidak sulit saat pelaksanaan di tahun berjalan.

Mulyanto minta distribusi dan pengawasannya juga ditingkatkan untuk memastikan ketepatsasarannya. Ia minta BPH Migas ditugaskan dalam mengawasi pendistribusian maupun pengawasan LPG 3 kg bersubsidi.

"Kami minta agar volume untuk LPG 3 kg subsidi ditambah menjadi dari 7.15 juta M ton menjadi 8.2 juta M ton. Namun catatan pentingnya jangan sampai volume yang meningkat ini larinya kepada pengoplos,” kata angota Fraksi PKS ini saat rapat kerja dengan Menteri ESDM, Rabu (19/06/2024).

Ia melihat banyak modus penyelewengan LPG bersubsidi, salah satunya ialah timbangan tabung yang tak sesuai takaran. "Jadi tidak bisa sistem distribusi dan pengawasan BBM dan LPG bersubsidi dilakukan seperti ini terus. Modus tahun ini meningkat, ada yang timbangannya berkurang dan lain-lain," paparnya.

Untuk itu ia meminta Kementerian ESDM melibatkan BPH Migas mengawasi distribusi LPG 3 kg bersubsidi agar pendistribusiannya lebih tepat sasaran.

“Saya baca dalam SK Menteri bahwa Menteri ESDM memberikan penugasan dengan cara 'tunjuk langsung' kepada Pertamina terkait penyediaan, pendistribusian dan pengawasannya LPG 3 kg bersubsidi. Ini rawan ya.  Karena antara penyedia dan pengawas satu lembaga," katanya.

Kami usul agar BPH Migas ditugaskan untuk Pengawasan gas LPG bersubsidi ini agar semakin hari semakin baik distribusi dan pengawasannya,” tandas Mulyanto.

Lebih lanjut ia menyoroti kasus terbakarnya gudang LPG di Denpasar beberapa waktu hingga menewaskan setidaknya 17 orang.

"Sudah LPG bersubsidi lari kepada pengoplos, gudang terbakar dan meninggal belasan orang. Itu yang terjadi di Denpasar.  Ini kasus luar biasa,” katanya. (*)