RIAUMANDIRI.CO - Komisi IV DPR RI meninjau dampak banjir bandang akibat meluapkan Sungai Batang Anai, di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Rabu (5/6/2024). Akibatkan banjir bandang tersebut, jalan negara  yang menghubungkan Padang-Bukittinggi putus total. Selain itu juga berdampak terhadap 159 keluarga yang membuka usaha di sekitar aliran Sungai Batang Anai.
 
Menurut Ketua Komisi IV Sudin banjir diakibatkan penyempitan sungai yang membuat sungai tak mampu menampung aliran air yang seharusnya. Ia meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk membuat kajian komprehensif  merelokasi masyarakat yang selama ini membuka usaha di sekitar aliran sungai, sehingga dapat mengembalikan fungsi sungai sebagai jalur air.

"Kami bilang kepada KLHK untuk segera membuat kajian. Apakah direalokasi atau gimana, karena ini melibatkan bukan satu eselon saja, ada Bapeda, ada KSDAE, ada planologi ada yang lain juga," kata Sudin.

Kepada Kementerian Pertanian, Sudin meminta untuk memberi perhatian pada masalah pertanian yang juga melanda Sumatera Barat akibat erupsi Gunung Marapi. "Ada 600 hektar tanaman padi sawah tidak bisa ditanami, maka nanti dalam rapat kerja akan kami sampaikan juga bagaimana Kementerian Pertanian menindaklanjuti ini, tapi dengan catatan harus ada usulan dari kabupaten maupun provinsi," jelasnya.

Selain itu, Legislator Dapil Lampung ini mengatakan nantinya akan berkoordinasi dengan Komisi V DPR RI dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam percepatan pembersihan aliran Sungai Batang Anai akibat erupsi Gunung Marapi. Sebab, dampak erupsi tersebut diantaranya terdapat banyak bebatuan yang menyumbat aliran sungai.

"Begitu juga mungkin dengan PUPR misalnya, Pemerintah provinsi bisa juga mengusulkan alat berat untuk membantu percepatan, karena konon katanya di atas itu diperkirakan masih ada satu juta meter kubik," tutupnya.

Anggota Komisi IV H.T.A. Khalid mengatakan, kajian tersebut untuk mengembalikan kembali fungsi Sungai Batang Anai yang sebenarnya memiliki kapasitas yang cukup dalam mengalirkan air menampung erupsi dari Gunung Marapi.

Salah satu penyebab banjir bandang, selain hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur Sumatera Barat, juga terdapat faktor penyempitan sungai, sehingga sungai tak mampu menampung debit air yang banyak. Penyempitan tersebut dikarenakan adanya masyarakat yang membangun tempat wisata hingga tempat usaha di sekitar Lembah Anai dan sepanjang jalan penghubung antara Padang dan Bukittinggi.

"Ini memang ada penyempitan muara. Kemudian ada erupsi yang di atas oleh gunung Marapi. Dimana potensi material di sana itu menurut dari informasi yang kami dapat itu ada sekitar hampir satu juta, ini yang mengalir sekitar 200. Ini ada problem besar di atas. Maka tadi kami berkesimpulan ini harus dilakukan kajian secara komprehensif, sehingga tidak terulang lagi," jelasnya.

Kepada masyarakat yang selama ini telah membuka tempat wisata dan tempat usaha pada area tersebut, Khalid mendorong adanya realokasi ke tempat yang aman. Realokasi ini agar nantinya masyarakat dapat tetap berjualan dengan aman.

"Kita lakukan pengkajian, mungkin mereka yang selama ini duduk, membangun tempat jualan di badan sungai, mungkin kita geser di mana titik amannya. Maka perlu pengkajian secara komprehensif di mana titik amannya, kalau tidak sama saja kan mereka bangun lagi, nanti pas hujan dibawa lagi, kan sayang juga masyarakat," harap Legislator Dapil Aceh II ini. (*)