Riaumandiri.co - Seluruh TPS di Dapil 6 Gorontalo untuk pemilihan tingkat DPRD Provinsi Gorontalo diperintahkan Mahkamah Internasional untuk dilakukan pemungutan suara ulang (PSU), ini buntut dari empat partai tak memenuhi syarat kuota pencalonan perempuan sebesar 30 persen.

Hal ini diputuskan majelis hakim MK dalam sidang pengucapan putusan terhadap Perkara Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. Menyatakan hasil perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD Provinsi Gorontalo sepanjang Dapil Gorontalo 6 harus dilakukan pemungutan suara ulang," kata Ketua MK Suhartoyo dalam sidang putusan Pileg 2024 di Kantor MK, Jakarta, Kamis (6/6).

MK juga membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pilpres, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sepanjang menyangkut perolehan suara untuk Calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Dapil Gorontalo.

Sebelum melakukan PSU, MK memerintahkan kepada KPU terlebih dahulu memerintahkan partai politik peserta Pileg DPRD Provinsi Gorontalo di Dapil Gorontalo 6 yang tidak memenuhi syarat minimal calon perempuan untuk memperbaiki daftar calon sehingga memenuhi keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen.

"Dan dilanjutkan dengan penetapan perolehan suara hasil pemungutan suara ulang tersebut dalam waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak pengucapan Putusan a quo, tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah," bunyi keputusan tersebut.

Dalam pertimbangannya, MK menilai Pasal 6 PKPU 20 Tahun 2018 telah menunjukkan komitmen yang jelas terhadap upaya mewujudkan batas minimal 30 persen caleg perempuan sebagai sesuatu yang tidak dapat ditawar.

"Termohon sebagai institusi negara seharusnya memahami dan mematuhi putusan pengadilan, in casu Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Menurut Mahkamah, tindakan tersebut tidak sejalan dengan "politik hukum" menuju kesetaraan dan keadilan gender dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen," bunyi pertimbangan MK.

Sebelumnya, pihak PKS menggugat ke MK terkait hasil Pileg DPRD Provinsi di Dapil 6 Gorontalo. Dalam gugatannya, PKS melihat ada empat partai yang tidak memenuhi keterwakilan perempuan sebesar 30 persen pada Dapil 6 Gorontalo.

Empat parpol yang tak memenuhi syarat itu di antaranya PKB, Partai Gerindra, NasDem dan Gerindra. Mereka hanya memenuhi kuota perempuan sebesar 27,27 persen.

Karena tidak terpenuhinya keterwakilan perempuan pada empat parpol itu, PKS menganggap perolehan suara parpol dan calon yang sudah ditetapkan KPU Gorontalo telah bertentangan dengan Pasal 248 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

KPU juga menganggap KPU tidak menjalankan Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023 tanggal 29 Agustus 2023 karena tetap mengesahkan bakal calon anggota DPRD Provinsi Gorontalo Dapil 6 yang tidak memenuhi kuota keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen.

Sumber : CNN Indonesia

Editor : Akmal