RIAUMANDIRI.CO - Panitia Kerja (Panja) Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X DPR RI dengan Penyelenggara Dikdasmen dan Dikti di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (4/6/2024). Rapat itu untuk menggali akar masalah yang menyebabkan biaya pendidikan di Indonesia akhir-akhir ini melonjak fantastis.

Secara tegas, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi berharap bisa turut memperoleh wawasan untuk menilai seberapa efektif anggaran pendidikan yang disalurkan oleh negara untuk menutupi biaya pendidikan di seluruh tingkat pendidikan. Maka dari itu, sebutnya, masukan dan aspirasi dari organisasi masyarakat yang bergerak di sektor pendidikan menjadi krusial.

“Kita ingin tahu apa yang membuat pendidikan cukup mahal. Kami harus menghasilkan rekomendasi yang solutif. Jadi, kami harus mengetahui sebetulnya seberapa besar ‘cost’ pendidikan itu dan mana yang seharusnya jadi prioritas?” kata Dede membuka rapat.

Diketahui, Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan 20 persen dari APBN untuk anggaran pendidikan tahun 2024 sebesar Rp665,02 triliun. Angka ini dinilai naik sebesar 7 persen jika dibandingkan dengan tahun 2023 lalu. Walaupun begitu, kenaikan angka ini tidak selaras dengan beban biaya pendidikan terkini sekaligus peruntukan alokasi anggaran pendidikan dinilai tidak efektif untuk menutupi beban biaya tersebut.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) hanya mengelola anggaran pendidikan sebesar Rp98,9 triliun, setara 15 persen dari anggaran pendidikan. Sedangkan, sebagian besar anggaran pendidikan dialokasikan untuk kebutuhan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp346,5 triliun, setara 52 persen anggaran pendidikan.

Mengetahui hal itu, Politisi Partai Demokrat itu mempertanyakan seberapa efektif TKD berkontribusi mengurangi beban biaya pendidikan di Indonesia. Sebab itu, ia berharap masukan dan aspirasi dari organisasi masyarakat bisa membantu Komisi X DPR RI untuk mengupas tuntas akar masalah dari pembiayaan pendidikan di Indonesia.

“Kami harus tahu dimana sih 'beban biaya’ terbesar bidang pendidikan. Sehingga, kami pun mendapatkan ‘insight’ yang mana seharusnya negara berperan menyelesaikan masalah ini dan di mana peran masyarakat bisa berkontribusi untuk membantu masalah,” pungkasnya.

Sebagai informasi, agenda tersebut menghadirkan sejumlah Penyelenggara Dikdasmen dan Dikti yang berasal dari organisasi masyarakat sektor pendidikan. Di antaranya PBNU, PP Muhammadiyah, PP Persis, PB Al Washilyah. (*)