RIAUMANDIRI.CO - Anggota Komisi V DPR RI dari PKS Suryadi Jaya Purnama mengaku prihatin mundurnya Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe, sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Negara (OIKN).

"Kami juga memandang pengunduran diri kedua pucuk pimpinan OIKN ini tentunya akan menjadi pukulan berat bagi OIKN secara organisasi," kata Suryadi, Senin (3/6/2024)

Mereka mengundurkan diri secara bersamaan, hanya berselang dua bulan menjelang rencana Jokowi menggelar upacara peringatan HUT RI ke-79 tanggal 17 Agustus 2024 di IKN.

Keduanya dilantik pada Maret 2022 memiliki pengalaman yang sangat luas di bidang tata kota. Bambang pernah menjabat Deputi Menteri Koordinator Perekonomian Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Pemerintahan era SBY dan juga pernah menjabat sebagai Vice-President for Knowledge Management and Sustainable Development of the Asian Development Bank (ADB).

Dhony Rahajoe yang juga bukan orang sembarangan, Jabatan terakhirnya di Sinarmas Land adalah sebagai Managing Director President Office dan berpengalaman dalam pengelolaan Kota Satelit Bumi Serpong Damai (BSD) City di Tangerang, Banten. 

Meski saat ini Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Wakil Menteri ATR Raja Juli Antoni telah ditunjuk sebagai Plt. Kepala dan Wakil Kepala OIKN, Suryadi menilai OIKN secara organisasi akan tetap membutuhkan waktu untuk dapat melakukan penyesuaian terhadap perubahan yang tiba-tiba ini.

"Melihat kondisi terkini, kami menilai perkembangan IKN memang masih jauh dari target, baik dari fisik maupun finansial," katanya.

Jika melihat RPJMN 2020-2024, maka jelas bahwa pembangunan IKN saat ini memang tidak sesuai dengan rencana, yaitu durasi 5 tahun serta biaya Rp466,04 triliun dari APBN Rp90,35 triliun, KPBU Rp252,46 triliun, dan Badan Usaha atau swasta Rp123,23 triliun.

"Kenyataannya yang terjadi hingga hari ini total anggaran yang dikucurkan untuk pembangunan IKN hingga tahun 2024 sudah akan menembus Rp75,4 triliun atau 16,1 persen dari total anggaran IKN sekitar Rp466 triliun. Sedangkan pendanaan melalui KPBU maupun investasi swasta murni terbilang masih rendah," katanya.

Disebutkan, sejak 2023 hingga Januari 2024, investasi yang masuk ke IKN baru Rp47,5 triliun, yaitu dari sektor swasta Rp35,9 triliun dan sisanya dari sektor publik Rp11,6 triliun. Padahal, ditargetkan investasi yang masuk mencapai Rp100 triliun hingga akhir tahun ini.

"Kurangnya minat swasta dalam pembangunan IKN menunjukkan kurang matangnya perencanaan yang dibuat oleh Pemerintah," sebutnya.

Dijelaskan, gagalnya Pemerintah mendatangkan pendanaan swasta maupun asing ini juga terlihat pada dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2025 yang menyebutkan bahwa penggalangan dukungan negara mitra bagi pengembangan IKN baru menghasilkan 39 (tiga puluh sembilan) letter of interest (LoI) kerja sama investasi dengan perusahaan Singapura, Malaysia dan Kazakhstan.

"Perlu digarisbawahi di sini adalah penggalangan dukungan ini hingga saat ini masih berkutat pada LoI sehingga belum ada satupun investor swasta maupun asing yang sudah mengucurkan pembiayaannya untuk pembangunan IKN, meskipun sudah ada groundbreaking proyek-proyek," tegasnya.

Padahal kata Suryadi,  Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan menyediakan banyak dukungan atau insentif berupa penjaminan dan juga berbagai fasilitas lainnya melalui PP No. 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara.

"Sekali lagi kami meminta Pemerintah untuk mengevaluasi ulang kebijakan pembangunan IKN yang hingga kini masih belum mampu menarik investor," katanya. (*)