JAKARTA (HR)-Teka-teki tentang siapa yang akan duduk dalam panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, akhirnya terjawab. Hal itu setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan anggota panitia seleksi tersebut, Kamis (21/5) pagi kemarin. Hasilnya, sembilan orang srikandi, dipercaya untuk memilih calon pimpinan lembaga antirasuah tersebut.

Kesembilan perempuan atau srikandi tersebut, semuanya merupakan tokoh di bidangnya. Dari nama-nama tersebut, tidak ada nama-nama akademisi yang sebelumnya sempat diprotes kalangan masyarakat antikorupsi.

"Saya bekerja keras membentuk panitia seleksi komisioner KPK. Panitia harus kompeten dan berintegritas,” ujar Presiden di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma Jakarta, Kamis (21/5), sesaat sebelum berangkat menuju Jawa Timur. Presiden didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Tim Komunikasi Presiden Teten Masduki.

Netral
Terkait hal itu, Mensesneg Pratikno menjelaskan, seluruh anggota Pansel tersebut berasal dari berbagai latar belakang. Selain itu, tak ada di antara mereka yang merupakan mantan pimpinan KPK. Hal itu disebabkan Presiden Jokowi ingin menunjukkan pentingnya netralitas.

"Ini kan ada isu lain yang perlu dipikirkan ketika selain profesionalitas, kompetensi, keberagaman, integritas, itu juga berpikir untuk presiden dalam hal ini merumuskan tentang pentingnya netralitas," ujarnya,
"Tidak menjadi bagian dari kontroversi yang pernah terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Jadi netral itu menjadi sesuatu yang penting," sambungnya.

Sementara terkait anggota Pansel memiliki latar belakang yang beragam, mulai dari ahli hukum, ekonom, hingga psikolog. Pratikno menuturkan bahwa kesamaan jenis kelamin menjadi suatu hal yang disengaja.

"Anda cek saja kompetensi mereka. Mereka semua adalah orang-orang yang kompeten," ujar mantan Rektor UGM ini.
Setelah dirilis oleh Jokowi pagi tadi, Pansel KPK ini banyak menuai pujian. Menurut Pratikno, pembentukan pansel ini memang komitmen pemerintah untuk memilih komisioner KPK yang tepat.

"Ini masalahnya bukan mencari apresiasi. Ini adalah komitmen untuk melahirkan komisioner-komisioner yang punya integritas, punya kompetensi yang lengkap, ke depan punya komitmen tinggi dalam pemberantasan korupsi. Ini bukan masalah mencari tepuk tangan," tambahnya.

Respon Beragam
Kebijakan Presiden Jokowi dalam menentukan anggota Pansel pimpinan KPK itu menimbulkan respon beragam dari berbagai kalangan. Seperti dituturkan Jaksa Agung RI, HM Prasetyo, berharap anggota Pansel bisa menunjukkan integritas mereka dalam melakukan seleksi. Sehingga diharapkan Pansel bisa menemukan pimpinan yang berintegritas dan profesional untuk lembaga antirasuah tersebut.

"Integritas yang penting. Bagaimana Pansel itu sendiri tidak punya kepentingan apa-apa kecuali mencari komisioner yang baik," ujarnya.

Jaksa Agung pun tidak mempermasalahkan latar belakang anggota Pansel KPK yang sebagian besar akademisi dan minim praktisi. Prasetyo yakin Presiden Joko Widodo mempunyai perhitungan sendiri dalam menunjuk anggota Pansel yang semuanya perempuan tersebut.

"Kita berharap efektif. Tentu memilih mereka itu dengan pertimbangan yang sangat masak dan kita sykuri dan apresiasi yang terpilih sembilan perempuan semua," tutur dia.

Senada dengannya, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti juga menilai tidak masalah jika Pansel pimpinan KPK diisi tokoh perempuan. Biasanya, perempuan lebih teliti dalam mengerjakan sesuatu.

"Enggak apa-apa, silakan, kita dukung. Mudah-mudahan bisa lebih baik, karena pada umumnya kalau perempuan kan bisa lebih teliti, mudah-mudahan bisa lebih baik," harapnya.

Badrodin juga berharap Pansel KPK bisa menyaring pimpinan KPK yang ke depannya bisa lebih baik dalam bekerja sama dengan Polri. Kerja sama itu baik dalam bidang pencegahan maupun pemberantasan tindak pidana korupsi. Ia berharap pola hubungan Polri-KPK nantinya bisa lebih cair.

"Tentu pola hubungan kita bukan hanya formalitas saja, bukan hanya formalitas di atas kertas sebagai MoU (nota kesepahaman). Tentu bagaimana kita komunikasi, terutama pencegahannya," ujar Badrodin.

Sedangkan  Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Grace Natalie, mengapresiasi keputusan Presiden Jokowi tersebut. Ia menilai, kebijakanitu sebagai terobosan politik mengenai defisit perempuan dalam institusi demokrasi di Indonesia. Apalagi belum pernah ada perempuan yang duduk sebagai komisioner KPK.

"Ini artinya Pak Jokowi  menunjukkan kepercayaannya pada kaum perempuan Indonesia," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis kemarin.

Selai itu, tambah Grace, hal itu juga menunjukkan bahwa Jokowi percaya keterlibatan perempuan akan mengisi kekosongan yang selama ini terjadi. Ruang publik akan menemui keseimbangan gender ketika feminisme diberi ruang mewarnai bangsa.

"Saya dan PSI berharap akan lahir pendekar antikorupsi perempuan yang namanya akan menggetarkan siapa pun yang mencoba merampok uang rakyat," kata mantan presenter tersebut. (bbs, dtc, kom, ral, sis)