Rohul Terima Opini WTP LKPD 2023

Rohul Terima Opini WTP LKPD 2023

Riaumandiri.co - Kabar membanggakan kembali datang dari Kabupaten yang dijuluki sebagai Negeri Seribu Suluk, Rokan Hulu (Rohul) yang lagi dan lagi memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.

Adapun Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Rokan Hulu tahun 2023 tersebut, merupakan WTP kesekian kalinya yang diterima oleh Rohul dibawah kepemimpinan Bupati Rokan Hulu, H Sukiman.

Didampingi oleh Ketua DPRD Rohul, Novliwanda Ade Putra, Bupati Rokan Hulu, H Sukiman menerima secara langsung Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas (LKPD) Rokan Hulu tahun 2023 di Aula Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Riau, Rabu (22/05).


Bupati Rokan Hulu H.Sukiman yang diberi kepercayaan untuk menyampaikan kata sambutan dari perwakilan Kepala Daerah yang hadir, mengaku sangat mengapresiasi yang setinggi-tingginya kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang telah melaksanakan tugasnya dengan penuh dedikasi dan profesionalisme.

"Kita ketahui bersama bahwa laporan hasil pemeriksaan ini merupakan cerminan dari transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, yang merupakan bagian penting dalam upaya kita bersama menuju tata kelola pemerintahan yang baik" ungkapnya.

Diakui org nomor satu di Kabupaten Rokan Hulu tersebut, Laporan hasil pemeriksaan ini tidak hanya sekadar dokumen, melainkan juga sebagai alat evaluasi yang sangat penting bagi pemerintah dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah.

"Melalui laporan ini, selaku Pemerintah Daerah dapat mengidentifikasi berbagai kelebihan dan kekurangan dalam pengelolaan anggaran, serta mencari solusi yang tepat untuk memperbaikinya di masa mendatang," kata Sukiman.

Atas perolehan yang diterima, Bupati Sukiman mengaku akan terus berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi yang diberikan oleh BPK, serta melakukan perbaikan dan peningkatan dalam pengelolaan keuangan daerah.

"Kami percaya bahwa dengan kerja sama yang baik antara Pemerintah Daerah dan BPK, kita dapat mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih baik, yang pada akhirnya akan membawa manfaat besar bagi masyarakat," tambahnya.

Selain itu, sebagai Bupati dirinya juga akan terus mendorong peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengelolaan keuangan, serta memperkuat sistem dan prosedur pengawasan internal. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap rupiah dari anggaran daerah dapat digunakan secara efisien, efektif, dan tepat sasaran.

Dikarenakan masih adanya kelemahan dan kekurangan dalam menyusun laporan keuangan, yang mana masih terdapat temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti demi perbaikan, Bupati Sukiman mengaku kedepan pihaknya telah menyusun rencana aksi (action plan) yang dalam implementasinya dimohonkan bimbingan dan arahan dari Badan Pemeriksa Keuangan agar tindak lanjut hasil audit dapat terselesaikan tepat waktu.