RIAUMANDIRI.CO - Komisi IX DPR RI menyoroti merebaknya kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Indonesia. Per minggu ke 18 tahun 2024 mencapai 91.269 kasus, dan 641 orang diantaranya meninggal. Dibandingkan dengan periode  sama tahun 2023 terjadi 29.822 kasus dengan 227 orang meninggal.

Bagaimana tidak, apabila dibandingkan dengan periode minggu yang sama di tahun 2023 lalu di mana terjadi 29.822 kasus dengan 227 orang meninggal. Adan tren kenaikan kasus berkali lipat.

Karena itu, Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memprioritaskan dan secara serius melakukan langkah strategis penanganan kasus DBD ini. Salah satunya dengan memperkuat payung hukum strategi nasional penanggulangan dengue, sehingga ada langkah yang komprehensif dalam penanganan DBD.

Demikian salah satu kesimpulan rapat kerja Komisi IX DPR RI dengan Menkes RI Budi Gunadi Sadikin, Selasa (21/5/2024), yang dibacakan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris. Rapat tersebut membahas penanganan penyakit menular hingga penjelasan pencegahan dan pengendalian dengue.

Salah satunya, dengan mengintensifkan kerja sama seluruh pemangku kepentingan. Termasuk Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan pemerintah daerah (pemda) untuk keberhasilan program nasional gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dan Gerakan 3M Plus (Menguras, Mengubur dan Mendaur-ulang).

Komisi IX DPR  mengingatkan Kemenkes untuk bekerja sama dan berkoordinasi dengan seluruh pihak untuk mengintensifkan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat atas program penanggulangan dengue dengan metode nyamuk ber-Wolbachia. Antara lain dengan meningkatkan kualitas implementasi program penanggulangan dengue dengan metode nyamuk ber-Wolbachia di 5 (lima) Kota.

“Disertai evaluasi yang menyeluruh guna menjadi landasan perluasan program di tahun 2025 dan menyusun rencana program vaksinasi nasional dengue dengan target kelompok umur sesuai hasil kajian dan setelah mendapatkan rekomendasi dari Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI),” tandasnya.

Sementara itu, anggota Komisi IX DPR RI Aliyah Mustika Ilham mengingatkan pentingnya penanganan kasus DBD menjadi prioritas nasional, mengingat kasus DBD di Indonesia kembali meningkat pada awal tahun 2024 ini.

Aliyah meminta Kemenkes untuk terus memasifkan kegiatan KIE (komunikasi, informasi dan edukasi) kepada masyarakat dalam pencegahan DBD. Dalam kegiatan KIE, Kemenkes diminta untuk berkoordinasi aktif dengan kementerian/lembaga lainnya agar edukasi dapat berjalan lebih masif.

"Kemenkes harus juga melakukan perluasan kerja sama untuk melakukan KIE penyakit DBD dengan kementerian dan lembaga non kesehatan, misalnya dengan Kemendikbudristek, Kemendagri, dan Kementerian Lingkungan Hidup," kata Politisi Partai Demokrat tersebut.

Aliyah menambahkan strategi nasional penanggulangan dengue 2021-2025 yang dimiliki pemerintah sebenarnya sudah cukup bagus, namun strategi tersebut menurutnya perlu ditingkatkan menjadi produk hukum agar dapat menjadi acuan yang konkret.

"Kami juga ikut mendorong Kementerian Kesehatan segera menjadikan strategi nasional ini menjadi regulasi setingkat Kementerian Kesehatan, sehingga lebih kuat," harapnya. (*)