RIAUMANDIRI.CO - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati menilai perlu kerja keras dan evaluasi dalam mencapai target prevalensi penurunan stunting hingga 14 persen pada 2024. Idealnya pencapaian target tersebut, setiap tahun angka prevalensi stunting harus bisa turun hingga 3,5 persen.

Kurniasih menyoroti bertambahnya anggaran penanganan stunting yang dibebankan ke 17 kementerian/lembaga dan juga oleh pemerintah daerah. Ia menilai penambahan anggaran tersebut ternyata tidak ekuivalen dengan capaian penurunan stunting tahun 2022-2023. Padahal, pandemi Covid-19 juga sudah bisa dilewati dan fokus program penurunan stunting bisa dikebut.

"Penurunan stunting ternyata tidak dibarengi dengan keseriusan pencegahan stunting sejak dini. Artinya angka penurunan tidak dibarengi dengan pencegahan, sehingga angka kenaikannya juga tinggi," kata Kurniasih dalam keterangannya, Kamis (9/5/2024).

Sebagai informasi, pada tahun 2022 telah dialokasikan dana sebesar Rp44,8 triliun, yang terdiri dari alokasi yang masuk ke 17 Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah termasuk melalui DAK Fisik dan DAK nonfisik. Sementara alokasi anggaran stunting pada 2023 sebesar 46,56 triliun untuk kementerian/lembaga, DAK Fisik dan DAK nonfisik.

"Maka perlu dievaluasi karena program penurunan stunting ini melibatkan banyak kementerian/lembaga serta Pemerintah Daerah. Sehingga (penurunan stunting) ini kerja besar kita bersama termasuk bersama kita di DPR," ujar Politisi PKS dari Dapil DKI Jakarta II ini.

Kurniasih menambahkan saat ini Pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin masih efektif berjalan hingga Oktober 2024. Sementara target prevalensi stunting 14 persen belum tercapai. Ia berharap di sisa waktu ini ada keseriusan lebih untuk menggenjot penurunan angka stunting secara nasional.

"Kita percaya untuk mewujudkan generasi Indonesia Emas harus dimulai dari bebasnya anak-anak dari stunting. Harapannya program ini bisa dievaluasi dengan semangat yang sama di pemerintahan selanjutnya, yakni menurunkan angka stunting anak-anak Indonesia serendah mungkin agar kita bisa berdaya saing dari sisi kualitas SDM," terang dia.

Diketahui, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebutkan angka prevalensi stunting hanya turun 0,1 persen dari 21,6 persen pada 2022 menjadi 21,5 persen pada 2023.

Menkes Budi beralasan salah satu kendala penurunan stunting yang masih kecil belum ditemukan model implementasi yang sesuai dari program-program yang telah dilaksanakan. (*)