RIAUMANDIRI.CO - Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Muhidin Mohamad Said memahami dan mendukung kabupaten dan kota di Provinsi Riau dalam mengatasi sejumlah masalah dan tantangan fiskal sebagai daerah penghasil sawit dan migas.

"Kita lihat tadi laporan-laporan, ada beberapa problem yang harus kita perjuangkan. Bahwa ada masalah-masalah yang dihadapi terutama menyangkut masalah dana bagi hasil baik dari sisi pendapatan daerah terkait dengan minyak sawit, gas bumi dan lain-lain,” ujar Mohidin usai memimpin pertemuan dengan Pj Gubernur Riau, serta bupati dan wali kota, dan seluruh pejabat kepala dinas dalam rangka Kunjungan Kerja Banggar ke Pekanbaru, Riau, Selasa (26/3/2024).

Muhidin mengatakan selain masalah terkait pendapatan daerah dalam Dana Bagi Hasil (DBH), pihaknya juga menerima sejumlah aspirasi mengenai masalah Transfer Ke Daerah yang dilakukan pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Satu hal yang menjadi sorotan utama terkait masalah tersebut, yaitu mekanisme Dana Alokasi Umum (DAU).

"Ada beberapa prosedur menyangkut pencairan dana transfer daerah, DAU dan dana lainnya yang menjadi catatan. Senantiasa bahwa uang itu sudah ada, ditransfer ke daerah, tetapi biasanya itu dana pencairannya masih sering terlambat,” kata legislator yang juga merupakan anggota Komisi XI DPR tersebut.

Berbagai laporan mengenai masalah keuangan daerah tersebut merupakan aspirasi langsung dari hampir seluruh kepala daerah, baik kota maupun kabupaten di Provinsi Riau. Muhidin sendiri mengatakan hal itu telah disampaikan pihaknya kepada perwakilan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang juga turut hadir dalam pertemuan tersebut.

"Nah ini yang tadi kita sampaikan, dan teman-teman dari Kementerian Keuangan tadi mengatakan akan melakukan perubahan dan akan memberikan perhatian sungguh-sungguh,” pungkas politisi dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) itu.

Selain menyampaikan aspirasi mengenai isu fiskal, pada kesempatan tersebut para kepala daerah juga menyampaikan sejumlah aspirasi terkait isu lain seperti seputar pembangunan infrastruktur, dan pelestarian lingkungan kepada para anggota Banggar DPR RI sebagai legislator dari lintas Komisi di DPR RI. (*)