Oleh Yanuar Prihatin*

PROSES hak angket akan terus bergulir di DPR. Bahkan tidak tertutup kemungkinan hak angket ini akan mendapat dukungan lebih banyak lagi.

Selain PDIP, PKB, PKS dan NasdLDem, hak angket sangat terbuka untuk didukung oleh fraksi-fraksi lainnya di DPR. Hal ini terjadi karena terdapat kesamaan pandangan tentang pentingnya hak angket untuk meluruskan simpang siur penyelenggaraan Pemilu 2024.

Pasca Pemilu 2024, setiap partai politik mulai menghitung eksistensinya masing-masing dalam pemerintahan yang baru. Semua punya kepentingan soal ini. Artinya, setiap parpol bisa mengambil sisi tertentu dari hak angket untuk kepentingannya masing-masing.

Gerindra, misalnya, sangat membutuhkan legitimasi yang lebih kuat lagi untuk kepemimpinan Prabowo-Gibran jika sudah dilantik sebagai pemenang pilpres. Mereka tentu berkeinginan agar Prabowo Subianto bisa lebih kuat dan mandiri dalam mengambil keputusan sebagai presiden, tidak dibayang-bayangi oleh sosok Jokowi terus menerus.

Golkar juga bisa mengambil manfaat dari hak angket ini untuk kepentingan konsolidasi partainya ke dalam secara bebas. Dengan tambahan kursi di DPR yang signifikan, dukungan Golkar kepada hak angket akan menambah daya tawarnya dalam bernegosiasi dengan  Prabowo dan bahkan dengan Jokowi sendiri.

Begitu juga dengan Demokrat, akan punya hitungannya sendiri jika akhirnya mendukung hak angket. Demokrat membutuhkan "power" yang lebih kuat untuk lebih diperhitungkan dalam konstelasi pasca pilpres. Apalagi PAN sangat membutuhkan suatu keadaan di mana partai ini ingin lebih bebas, mandiri dan leluasa dalam berkiprah ke depan.

Semua kepentingan itu bisa diwadahi dalam hak angket. Apalagi hampir semua partai politik punya kerisauan yang sama tentang mahalnya biaya politik dalam Pemilu 2024 ini. Tentu saja semua parpol menaruh harapan agar ke depan sisi buruk Pemilu 2024 tidak berulang lagi.

PPP pun kemungkinan tak mau kehilangan momentum dengan hak angket karena berharap gugatannya di MK bisa berhasil meloloskan partainya ke DPR agar tembus ambang batas parlemen 4 %.

Hak angket akan menjadi titik temu untuk berbagai cara pandang dan bahkan kepentingan yang berbeda-beda. Sehingga boleh jadi hak angket bisa akan terkait juga dengan pileg, bukan sekedar pilpres. Dalam situasi ini mungkin saja akan ada kompromi antar fraksi soal pilihan isu yang akan diselidiki.

Pertemuan antara Prabowo dan Surya Paloh, misalnya, bisa jadi isyarat ke arah itu. Setelah pertemuan ini, Surya Paloh sendiri tidak pernah memberikan isyarat agar Nasdem menghentikan hak angket.

Ya kita lihat saja nanti proses yang akan berlangsung di DPR. (*Ketua DPP PKB/Wakil Ketua Komisi II DPR RI).