RIAUMANDIRI.CO - Sampai saaat ini bursa karbon Indonesia jauh lebih baik dibandingkan negara-negara. Bahkan di tingkat ASEAN, Indonesia terbesar. 

“Menariknya adalah timeline, karena pemerintah pusat dan kementerian terkait sepakat launching itu harus disegerakan, sebab isu perubahan iklim sangat mengemuka dan mendesak dicarikan solusi efektifnya,” ujar Direktur Pengawasan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Lufaldy Ernanda, akhir pekan ini.

Untuk besaran volume perdagangan di bursa karbon Indonesia, dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Seperti diketahui, Indonesia telah memulai perdagangan kredit karbon perdananya pada tanggal 26 September 2023. Hal tersebut menjadi catatan sejarah bagi Indonesia karena memiliki misi yang cukup penting, yaitu menciptakan pasar dalam mendanai pengurangan emisi gas rumah kaca dan menjadi peserta utama dalam perdagangan karbon global. Peluncuran perdagangan bursa karbon diresmikan langsung oleh Presiden Indonesia Joko Widodo.

Berdasarkan penetapan OJK, yang menyelenggarakan perdagangan ini adalah Bursa Efek Indonesia (BEI). Izin usaha Penyelenggara Bursa Karbon telah diberikan kepada BEI oleh OJK melalui Surat Keputusan Nomor KEP-77/D.04/2023 pada 18 September 2023 lalu.

Dijelaskan, perdagangan karbon melalui bursa karbon jadi proyek strategis nasional. Di samping volume, Indonesia perlu berbangga dengan apa yang dijalankan, karena konsep perdagangan karbon mengadopsi sistem perdangan karbon yang paling kompleks di dunia.

"Kenapa paling kompleks? Karena kita memilih proses Cap Trade Tax. Artinya dilakukan penetapan cap atau allowance- kemudian dilakukan trade. Perdagangan karbon dan tax artinya diterapkan pajak karbon," jelasnya.

Di negara lain lebih sederhana, di beberapa negara tetangga, langsung tax, tidak ada penetapan batas atas, tidak ada fasilitas tradingnya, negara tersebut tidak mau ribet. Ada juga negara lain yang menerapkan yang ada batas atas dan trade-nya, tidak ada tax-nya. “Nah, itu yang perlu kita banggakan dengan sistem yang kita pilih, meski sangat kompleks,” kata Aldy.

Secara global, kata Aldy, Indonesia menjadi negara yang sangat dipandang secara internasional mengenai perdagangan karbon melalui bursa karbon, meskipun untuk mendapatkan progres seperti ini tidak mudah. Apalagi Indonesia sangat spesifik untuk mencapai target NDC sangat spesifik. Jadi per sektor harus bekerja, seperti sector Folu, Energi, dan limbah.

Aldy menjelaskan, secara tehnis, semua itu terkait dengan kerangka atau frame work yang jelas dan pengampunya ada di KLHK, jadi memang tidak mudah tugas dan peran KLHK. Saat ini banyak yang harus dikerjakan demi keberlangsungan perdagangan karbon melalui bursa karbon yang terbaik.

Dikatakan Aldy, Indonesia mencoba mengadopsi yang paling kompleks agar Indonesia mendapatkan perdagangan yang kredibel. Untuk menjaga kredibelitas secara nasional dan internasional, maka aturannya tidak mudah dan perlu kajian komprehensif.

“Nah, yang namanya regulasi, pasti ada pihak yang suka dan tidak suka. Tapi secara umum kita sudah satu suara dan satu misi yaitu kita ingin Indonesia memiliki perdagangan karbon, yang integritasnya, transparansinya baik dan mencegah double counting- carbon.

Antusiasme Dunia

Ke depan lanjut Aldy, masih banyak pekerjaan rumah. Dalam waktu dekat direncanakan pilot proyek mengenai perdagangan karbon internasional di bursa karbon Indonesia dan menuju ke sana, sudah dilakukan rapat kordinasi regulator, (Menvest, OJK, ESDM, KLHK). Di situ ada kemajuan pesat, sudah ada kesepakatan mengenai perdagangan internasional.

"Selama ini banyak pihak yang skeptis yang menyebut kita lambat dan macam-macamlah, tapi kita tetap berproses. Target tahun 2024 ini sdah bisa dibuka perdagangan karbon internasional di bursa karbon Indonesia. Ini tidak mudah, karena kita harus mempersiapkan bermacam regulasi yang mendukung target tersebut yang  sudah ada regulasi mendasarnya,” katanya.

Tentu saja pembuatat pilot projek bersama kementerian terkait lainnya, bukan hanya OJK. Dengan tahapan ini, memang banyak dunia internasional melalui Kedubes mereka di Jakarta menemui OJK untuk menanyatakan soal ini, ada yang dari Australia, AS, Jepang, Taiwan dan sebagainya. “Mereka interst sekali. Ke depannya, kita akan kordinasi dengan Kemenlu. Tim Tehnis sudah melakukan itu, juga kementerian terkait akan kita libatkan," ungkapnya.

Antusiasme dunia internasional tertarik karena potensi karbon Indonesia, karena Indonesia saah satu negara yang memiliki hutan yang besar. Natur base Indonesia memang sangat besar.

"Kita bekerja keras soal perdagangan karbon ini karena kita ingin memberikan kontribusi yang juga amat besar bukan saja bagi kepentingan nasional, tapi dunia internasional mengingat penurunan emisi global sangat penting," jelasnya.

Harapannya, progress regulasi-regulasi itu bakal berkembang pesat. Kenapa framenya regulasi, sebab target NDC menuntut 5 sektor bekerja, tapi selama ini yang berkerja baru dari KLHK, dan ESDM, yang lain harus menyusul termasuk Kementerian Pertanian danpertanian dan Kementerian Perindustrian. (*)