DJP Riau Kumpulkan Pajak Sebesar 1,63 Triliun
Riaumandiri.co - Kantor Wilayah DJP Riau melaporkan hasil mengumpulkan penerimaan negara dari sektor pajak sebesar Rp1,63 triliun selama Januari 2024.
Keberhasilan ini merupakan hasil dari upaya keras dan strategi yang dilakukan oleh DJP Riau dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta efisiensi dalam proses pengumpulan pajak.
Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Riau Bambang Setiawan, mengatakan, di Tahun 2024 DJP Riau memperoleh tanggung jawab untuk mengumpulkan penerimaan negara sebesar Rp24,85 triliun
"Target tersebut sebagaimana tercantum di dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-26/PJ/2024 tahun 2024, dan awal Januari saja DJP Riau sudah berhasil mengumpulkan 1,63 triliun," ujarnya Kamis, (29/2).
Selanjutnya,dari sisi kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, wajib pajak dihimbau untuk dapat segera melaporkan SPT Tahunan PPh Tahun 2023 baik orang pribadi maupun badan tanpa menunggu sampai akhir batas waktu pelaporan yaitu 31 Maret 2024 bagi orang pribadi dan 30 April 2024 bagi wajib pajak badan.
"Wajib Pajak dapat melaporkan SPT Tahunan dengan e-filling melalui laman https://djponline.pajak.go.id/account/login yang bisa diakses kapanpun dan dimanapun," jelasnya.
Bambang juga menjelaskan, Sampai dengan 26 Februari 2024, telah terkumpul 112.585 SPT yang terdiri dari 1.416 SPT Wajib Pajak Badan, 100.513 SPT Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan dan 10.656 SPT Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan.
Kemudian, sehubungan dengan pengaturan kembali saat mulainya implementasi penuh Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 136 Tahun 2023 tentang perubahan atas PMK nomor 112/PMK.03/2022 tentang NPWP bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Badan dan Instansi Pemerintah.
Pemerintah menetapkan pengaturan kembali saat mulainya implementasi penuh NIK sebagai NPWP Orang Pribadi penduduk dan NPWP 16 digit bagi Wajib Pajak Orang Pribadi bukan penduduk, Badan, dan Instansi Pemerintah dari yang semula 1 Januari 2024 menjadi 1 Juli 2024.
"Kesempatan tersebut diberikan kepada seluruh stakeholder untuk menyiapkan sistem aplikasi terdampak sekaligus upaya pengujian dan habituasi sistem yang baru bagi wajib pajak," papar Bambang.
Dengan adanya pengaturan kembali ini, maka NPWP dengan format 15 digit (NPWP lama) masih dapat digunakan sampai dengan tanggal 30 Juni 2024.
Sementara itu, NPWP format 16 digit (NPWP baru atau NIK) digunakan secara terbatas pada sistem aplikasi yang sekarang dan implementasi penuh pada sistem aplikasi yang akan datang.
Dalam rangka memastikan layanan perpajakan dapat berjalan dengan baik pada tahun 2024, Direktorat Jenderal Pajak menyediakan Virtual Help Desk bagi ILAP maupun wajib pajak yang membutuhkan bantuan terkait dengan implementasi NPWP 16 digit. Help Desk tersebut dibuka setiap hari kerja dengan alamat https://tinyurl.com/helpdeskvirtual2023.
Ada 3 format NPWP terbaru, pertama untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang merupakan penduduk menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Kedua, bagi Wajib Pajak orang pribadi bukan penduduk, Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah menggunakan NPWP format 16 (enam belas) digit. Ketiga, bagi Wajib Pajak Cabang menggunakan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha.
Pencapaian ini tidak hanya memberikan dampak positif bagi keuangan daerah Riau, tetapi juga menciptakan momentum untuk lebih meningkatkan kinerja DJP Riau di masa mendatang. Mereka akan terus melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap kinerja mereka, serta berinovasi dalam strategi pengumpulan pajak yang lebih efektif dan efisien.
Dengan demikian, diharapkan bahwa DJP Riau dapat terus memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Riau secara keseluruhan melalui pengelolaan keuangan yang baik dan optimal.
