RIAUMANDIRI.CO - Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah mengatakan oposisi yang kuat akan membantu kinerja pemerintah karena mendapat masukan yang berbeda.

Karena itu menurut Fahri, negara harus memelihara kebebasan dan menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk menyatakan pendapat, baik secara lisan maupun tulisan.

"Saya kira itu bagus sekali. Jadi menurut saya, tidak ada masalah soal hadirnya kekuatan oposisi dalam sebuah negara," kata Fahri kepada awak media di Jakarta, Selasa (20/2/2024).

Pernyataan Fahri ini menyikapi dampak hasil pemilihan umum (pemilu) Pilpres dan Pileg 2024 ini terhadap konfigurasi kekuatan politik dan bagaimana presiden dan wakil presiden terpilih nanti akan mengelola situasi.

Lebih lanjut, Wakil Ketua DPR RI Periode 2014-2019 ini mengatakan bahwa semua itu (oposisi maupun koalisi), sudah ada dalam sistem negara Indonesia, dan tidak ada yang baru dalam hal itu. Secara teori maupun praktek partai politik (parpol) bukan hanya cukup terhormat, tetapi menjadi oposisi juga potensial.

"Kenapa? Karena posisinya sebagai oposisi yang kritis, maka dukungan dari masyarakat juga cukup kuat, dan itu pernah terjadi," sebutnya seraya menambahkan bahwa di sisi yang lain, ada pantai yang merasa bahwa dia akan merasa cukup kuat membangun partainya kalau dia berada di pemerintahan.

Seperti apa makna yang paling tepat, masih menurut Fahri, harus bicara tentang sistem pembiayaan parpol, termasuk keberadaannya di dalam atau di luar pemerintahan. Namun itu tidak boleh berefek kepada kepercayaan diri mereka bahwa di dalam seolah-olah dengan tidak berada di luar pemerintahan atau sebaliknya, artinya mereka akan kesulitan untuk membangun gerakan mereka terutama yang memerlukan sumber daya ekonomi di dalamnya.

"Saya di antara satu proposal yang pernah saya usulkan ke depan adalah bahwa pembiayaan partai politik jangan dibiarkan menjadi urusan pribadinya, karena nanti menyebabkan terjadi relasi yang tidak sehat antara partai dengan perusahaan," ujarnya.

Padahal, parpol tetap ingin supaya menjalankan fungsinya dengan baik, jangan orang merasa di luar pemerintahan (oposisi) merasa tidak punya hak hidup dan berkembang. Karena itu harus di perbaiki di negara-negara operasi Parlementer agar negara mengeluarkan pembiayaan kepada partai oposisi itu lebih banyak, daripada membiayai partai yang ada di dalam pemerintahan.

"Menurut saya, posisi oposisi itu baik bagi negara, baik bagi pemerintahan. Makanya anggaran negara kepada oposisi justru harus ditambah. Sebab suara yang berbeda dengan pemerintah justru nampak begitu lebih real begitu saya kira," kata Fahri yang meyakini jika Prabowo-Gibran akan memberikan sumber keuangan yang besar supaya partai politik tidak menyuruh kader-kadernya melakukan tindak pidana korupsi. (*)