RIAUMANDIRI.CO - Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Laksmi Dhewanthi  mengungkapkan, berdasarkan data pemantauan hotspot di provinsi rawan karhutla dari tahun 2019 - 2023, El Nino menjadi salah satu faktor yang berdampak signifikan.
Berdasarkan data KLHK, tahun 2023 dengan kondisi El Nino emisi gas rumah kaca mengalami penurunan sebesar 69,74% dibanding tahun 2019.

“Pemantauan hotspot dari 1 Januari sampai dengan 15 Februari 2024 dibandingkan dengan 2023 pada periode yang sama, terjadi kenaikan jumlah hotspot sebanyak 29 titik bila dibandingkan dengan 2023. Rencana pencegahan karhutla di tahun 2024 patroli terpadu akan dilaksanakan di 340 desa,” ujar Laksmi dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Karhutla 2024 yang dipimpin Menteri LHK, Siti Nurbaya, akhir pekan ini.

Laksmi mengatakan, kegiatan pemadaman darat yang dilakukan pada tahun 2023 sebanyak 3.946 untuk luas areal terbakar kurang lebih 27.546 hektare. Intensitas pemadaman tertinggi terjadi di Kalimantan Barat dengan kegiatan pemadaman sebanyak 956 kali di tahun 2023.

Laksmi menyebutkan, rencana operasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) sebagai upaya pencegahan akan dilaksanakan di 6 provinsi rawan karhutla yaitu di Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan dengan total durasi pelaksanaan 143 hari.

"Jadi, pelaksanaannya nanti melibatkan seluruh instansi terkait meliput KLHK, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN),  Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan mitra kerja swasta,” kata Laksmi.

Sementara Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) Hartono menyatakan lembaga yang dipimpinnya dan instansi terkait, siap melaksanakan upaya untuk mencegah karhutla.

Dalam Rakor Teknis Karhutla  yang diikuti sejumlah Lembaga terkait yang selama ini membantu penanganan karhutla itu, Hartono mengungkapkan, pasca kebakaran hutan dan lahan tahun 2015, pemerintah mengupayakan penguatan regulasi untuk memperbaiki upaya-upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan. BRGM dibentuk untuk mendukung upaya yang dilakukan Kementerian/Lembaga terkait terutama dalam mempercepat restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove di provinsi target.

Hingga tahun 2023, lanjut Hartono,  BRGM telah memasang 168 alat pemantau tinggi muka air lahan gambut di 7 provinsi rawan. BRGM juga telah membangun SIPALAGA, sebuah sistem informasi untuk memantau kondisi hidrologis lahan gambut, khususnya tinggi muka air, secara periodik dan sistematis untuk memprediksi kerawanan karhutla di suatu wilayah sehingga dapat mendukung penentuan lokasi operasi TMC agar lebih tepat dan objektif.

Pada tahun 2023, BRGM juga telah mendukung pelaksanaan operasi TMC di 6 provinsi yaitu di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan dengan total durasi 59 hari.

Curah Hujan

Sementara Kepala Pusat Informasi Perubahan Iklim BMKG Fachri Radjab mengatakan, berdasarkan analisis dan prediksi ENSO dan IOD, El Nino Moderat masih bertahan di Bulan Januari 2024. Indeks ENSO diprediksi turun secara perlahan menuju Netral pada Bulan April 2024. Sementara itu, IOD Netral diprediksi terus bertahan pada Semester I 2024.

Berdasarkan jumlah Zona Musim, sebanyak 76% wilayah Indonesia masih mengalami musim hujan, sebagian mengalami Hari Tanpa Hujan (HTH) Sangat Pendek (1-5 hari). Namun, masih terdapat HTH sangat panjang tercatat selama 42 hari di Pos Jangka, Kab. Bireuen, Aceh.

Pada periode Juni - Agustus 2024, curah hujan rendah sudah mulai terjadi di Nusa Tenggara, Bali, Jawa, Sumatera, dan sebagian besar Kalimantan.
Potensi karhutla berdasarkan kondisi iklim berpotensi terjadi di Riau pada Bulan Februari dan pada musim kemarau kedua (Juni - Juli 2024).

Pada bulan Agustus 2024, umumnya pada kriteria menengah dan tinggi berpotensi terjadi di Sumatera Selatan, utara Lampung, sebagian besar Jawa dan Nusa Tenggara, serta Nusa Tenggara Timur dan Papua.

Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB, Fajar Setyawan mengatakan, persiapan Rencana Operasional Kedaruratan Bencana Dalkarhutla, bahwasanya refleksi Tahun 2023 jumlah total bencana yang ditangani oleh BNPB itu 5.400 kali sehingga kalau dibagi 364 hari rata-rata per hari 15 kali bencana dengan bermacam bencana yang mendominasi adalah bencana karhutla sebanyak 2.051 kali kejadian. Sehingga pada tahun 2023, porsi yang paling masif penanganan yaitu kebakaran hutan dan lahan.

Adapun pengaruh fenomena regional terhadap bencana lokal yakni peningkatan suhu global akan meningkatkan frekuensi fenomena regional, peningkatan frekuensi fenomena regional yang berdampak pada peningkatan intensitas kejadian dan dampak bencana lokal, dan kejadian bencana hidrometeorologi kering (kekeringan, karhutla, pencairan es di Kutub), emisi CO2 akibat karhutla akan meningkatkan suhu global.

Disebutkan oleh Fajar, terdapat 6 wilayah provinsi prioritas kegiatan penanganan karhutla tahun 2023 yaitu Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Daerah lainnya adalah Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, serta penanganan bencana kebakaran Gunung Arjuno dan Gunung Bromo, Jawa Timur.

Terkait dengan itu, maka, kebijakan Kepala BNPB dalam penanganan darurat karhutla adalah :
1) Jangan biarkan api membesar, api sekecil apapun dipadamkan
2) Lakukan pemantauan prediksi cuaca, titik panas
3) Lakukan identifikasi kebutuhan
4) Tingkatkan koordinasi pentahelix
5) Lakukan penegakan hukum

Dikemukakan pula, dukungan BNPB sebagai upaya antisipasi dan pengendalian bencana asap akibat karhutla Tahun 2024:
1) Melaksanakan rapat koordinasi rutin bersama forkopimda di 6 Provinsi prioritas terjadinya karhutla, yang dimana sudah dilaksanakan oleh BNPB melibatkan TNI dan Polri serta seluruh elemen yang ada di daerah, baik provinsi maupun kabupaten.
2) Memberikan dukungan logistik pemadaman karhutla dengan operasi darat berupa dukungan logistik dan peralatan pemadaman siap pakai dari BNPB yang digunakan sebagai anggara ataupun dana operasional, menggalakan modifikasi cuaca
3) Memberikan dukungan pemadaman karhutla Operasi Udara berupa TMC, Helikopter WB dan Patroli udara.

Sedangkan  perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Nyoman Sukasana dalam Rakornis Karhutla ini mengatakan, sinergitas yang telah ada perlu ditingkatkan untuk mencapai hasil yang lebih baik dalam pengendalian karhutla. Berdasarkan catatan dalam beberapa rapat koordinasi terkait karhutla, masih ada beberapa provinsi yang belum memiliki regulasi terkait pengendalian karhutla.

Kementerian Dalam Negeri diharapkan dapat berperan menginisiasi dan memfasilitasi penyusunan regulasi terkait karhutla di provinsi-provinsi tersebut.

Beberapa hal perlu dipertimbangkan dalam meningkatkan upaya pengendalian karhutla di tingkat tapak, yaitu:
1) Pertimbangan untuk lebih memperhatikan kesejahteraan pihak-pihak yang turun langsung dalam pengendalian karhutla sebagai bentuk apresiasi
2) Pemerintah diharapkan tidak lengah dalam pengendalian karhutla di tahun 2024 mempertimbangkan masa transisi politik yang dapat berlangsung hingga akhir tahun 2024.
3) Inovasi teknologi perlu diperkenalkan sebagai salah satu terobosan terbaru dalam menangani karhutla, terutama di lahan gambut.

Selanjutnya,  perwakilan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Yoyok Ary Nugroho juga menambahkan, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, salah satu tugas Panglima TNI adalah membantu Kepala BNPB dengan mengerahkan kekuatan TNI untuk pemadaman karhutla.

TNI telah mengerahkan lebih dari 1.500 personil di Sumatera dan Kalimantan untuk meningkatkan upaya pengendalian karhutla. Selain itu, TNI juga mendukung pengendalian karhutla dalam bentuk penyediaan alat utama sistem senjata (alutsista) berupa 3 jenis helikopter dalam pelaksanaan operasi TMC. (*)