Junta Myanmar Perpanjang Status Darurat Enam Bulan
Riaumandiri.co – Militer Myanmar pada Rabu (31/1) memperpanjang status darurat selama enam bulan, sebuah langkah yang dinilai tepat menjelang peringatan tiga tahun kudeta yang menggulingkan pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi.
Badan pengambil keputusan tertinggi Myanmar, Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional, memutuskan untuk memperpanjang status darurat tersebut yang akan berakhir pada Rabu tengah malam.
Langkah itu menangguhkan pemilu yang dijanjikan, menyusul kudeta Februari 2021. Militer sudah beberapa kali memperpanjang status darurat sejak mengambil alih kekuasaan.
Sedikitnya 4.474 warga sipil terbunuh sejak kudeta dan hampir 20 ribu orang ditangkap dengan alasan politik, menurut kelompok pengawas setempat Asosiasi Bantuan Tahanan Politik.
PBB menyebutkan bahwa lebih dari dua juta orang juga terpaksa mengungsi akibat kekerasan tersebut.
Pemimpin junta militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing mengaku pihaknya tidak dapat mencabut status darurat sebab itu berurusan dengan kelompok etnis bersenjata di seluruh negeri.
Militer masih direpotkan serangan terkoordinasi Oktober tahun lalu yang dilakukan tiga kelompok pemberontak etnis minoritas di Myanmar utara.
Mereka menyerang pasukan junta, penguasa negara mayoritas Buddha tersebut, dan merebut banyak kota serta pos terdepan junta militer.
Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi meminta Laos sebagai ketua ASEAN yang baru tidak melakukan pembiaran pada Myanmar agar tidak dikapitalisasi pemangku kepentingan tertentu. Hal ini dia sampaikan usai pertemuan menteri luar negeri ASEAN di Luang Prabang, Laos.
Laos adalah negara tetangga pertama yang menjabat sebagai ketua ASEAN sejak kudeta militer Myanmar yang merebut kekuasaan dari pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi pada 2021 lalu. Kudeta memicu gejolak kekerasan setelah sejumlah kelompok etnis dan pemberontak yang melawan penindakan keras pemerintah militer pada gerakan pro-demokrasi.
"Indonesia sambut baik komitmen ulang para Menlu ASEAN untuk menjadikan 5PC (Konsensus Lima Poin) sebagai referensi utama upaya ASEAN membantu Myanmar keluar dari krisis. Indonesia juga menyampaikan semua catatan penanganan isu Myanmar selama keketuaan Indonesia tahun lalu, telah disampaikan ke Laos sebagai Ketua tahun ini," kata Retno dalam pernyataan yang diunggah di akun Youtube Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Senin (29/1).
"Indonesia juga mengharapkan tidak terjadinya permissive actions yang dapat menghambat atau memundurkan implementasi 5PC. Engagement dengan stakeholders harus dilakukan secara cermat, agar tidak secara politis dikapitalisasi stakeholder tertentu," tambahnya.
Retno mengatakan Indonesia siap berkontribusi melalui mekanisme Troika (tiga negara). Dia mengatakan diskusi mekanisme troika ini diharapkan tidak hanya terbatas pada konsultasi, namun juga mencakup koordinasi bantuan kemanusiaan dan fasilitasi dialog yang inklusif.
"Kemudian mengenai keterlibatan dengan mitra eksternal ASEAN, Indonesia mengharapkan selalu dikoordinasikan dengan Ketua ASEAN," katanya.
