RIAUMANDIRI.CO – Anggota Komisi IV DPR RI (membidangi pertanian) Slamet menyoroti kebijakan pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) yang akan mengimpor besar sebanyak 5 juta ton pada tahun 2024.

 Dengan rencana impor beras itu, dia mempertanyakan keberpihakan pemerintah terhadap petani. Dia juga menilai kebijakan impor beras itu bukan merupakan langkah antisipatif. “Bukannya mengusahakan kesejahteraan petani, pemerintah malah akan semakin menjerumuskan para petani dalam jurang kemiskinan,” tegasnya yang dikutip dari laman resmi DPR RI, Rabu (31/1/2024). 

 Alasan impor beras karena dampak El Nino juga dinilai tidak memiliki argumentasi kuat. Karena berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia kerap mengimpor beras sepanjang tahun 2014-2023. Terbesar, Pemerintah Indonesia memutuskan impor beras sebesar 3,06 juta ton pada tahun 2023.

  Dibandingkan impor beras, dirinya mendorong pemerintah berupaya berbenah diri. Di antaranya mengevaluasi dan memperbaiki sistem logistik nasional. "Ini memprihatinkan. Impor ini bukan semata-mata karena El Nino. Pemerintah di sini harus transparan dan sepatutnya mengevaluasi," katanya.

  Politisi PKS itu mengingatkan tulang punggung kedaulatan pangan Indonesia adalah para petani. Ketika musim panen seharusnya Pemerintah Indonesia menyerap hasil panen, bukan malah mengutamakan impor. Jika dibiarkan, harga gabah yang dihasilkan para petani akan konsisten anjlok akibat impor beras. 

 Anggota Komisi IV DPR RI Riezky Aprilia berulang kali mengingatkan Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian untuk memperbaiki data beras stok nasional. Baginya, data ini vital untuk mengukur kebutuhan dan kekuatan pasokan beras yang diperoleh.

 Tanpa usaha perbaikan ini, baginya, Pemerintah Indonesia telah abai soal kedaulatan pangan negara. Sebab itu, ia konsisten mendorong upaya perbaikan data stok beras nasional. 

 "Basis datanya dari mana? Perlu kita pertanyakan mengapa harus impor (beras)? Memang impor (beras) ini sebenarnya untuk siapa? Kalau bisa stabilisasi, masa serap gabah petani rendah ketika panen. Mengapa harus impor sebanyak itu?" pungkas politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.

 Sebagai informasi, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan Indonesia berpotensi impor beras hingga 5 juta ton pada 2024. Rencana ini muncul lantaran adanya tantangan pertanian yang semakin kompleks dan potensi krisis pangan dunia.

 Meningkatnya permintaan akan pangan pascapandemi Covid-19, menyebabkan harga pangan semakin mahal yang dapat mendorong terjadinya darurat pangan global. Hal ini juga dapat berpotensi mengancam stabilitas sosial ekonomi dan politik Indonesia.

 Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin juga mengatakan, rencana pemerintah untuk mengimpor beras sebanyak 5 juta ton pada tahun ini masih bersifat antisipatif. Nantinya pemerintah akan melihat hasil panen tahun ini sebelum melakukan impor. Apabila hasil panen tidak bagus maka impor dilakukan. (*)

Editor : Syafril Amir