Pekanbaru (HR)-Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau mencatat bahwa tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2015 tercatat 6,72 persen, atau meningkat 1,73 persen dibandingkan keadaan pada Februari 2014 yang hanya 4,99 persen.

"Pada posisi Februari 2015 itu tercatat bahwa jumlah pengangguran mencapai 199.769 orang atau 6,72 persen dari total angkatan kerja d Riau sebanyak 2.974.014 orang," kata Kepala BPS Provinsi Riau, Mawardi Arsyad, dalam keterangannya di Pekanbaru, Sabtu (16/5).

Menurut dia, jika dibandingkan keadaan Februari 2014, tingkat pengangguran terbuka Riau pada hampir semua tingkat pendidikan mengalami peningkatan, kecuali tingkat pengangguran terbuka untuk tingkat pendidikan SMP mengalami penurunan sebesar 0,31 persen.

Sedangkan peningkatan terbesar, katanya, justru terjadi pada lulusan Diploma yakni dari 10,14 persen pada Februari 2014 menjadi 19,49 persen pada Februari 2015.

Sementara itu tingkat pengangguran terbuka  menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan pada data Februari 2013-Februari 2015 adalah untuk tingkat SD ke bawah selama Februari 2013 tercatat 2,12 persen, untuk Februari 2014 sebanyak 1,53  dan Februari 2015 sebanyak 2,94 persen.

"Untuk tingkat SMP Februari 2013 tercatat 2,46 persen, Februari 2014 sebanyak 4,3 persen dan Februari 2015 sebanyak 3,99 persen,"katanya.

Berikutnya untuk tingkat SMA Februari tahun 2013  sebanyak 8,26 persen, Februari 2014 sebanyak 8,69 persen dan selama Februari 2015 sebanyak 10,72  persen. SMK tahun 2013 sebanyak 5,7 persen,  tahun 2014 sebanyak 7,49, persen dan Februari 2015 sebanyak 11,14 persen.

Di samping itu pada tingkat Diploma I, II,III selama  Februari 2013 sebanyak 8,28 persen dan Februari 2014 sebanyak 10,14 persen dan Februari 2015 tercatat  9,39 persen.

Pada tingkat universitas pada Februari 2013 sebanyak 3,58 persen, Februari 2014 sebanyak 7,58 persen dan Februari 2015 sebanyak 9,39 persen.


Hanya 10 Persen

Tenaga kerja Indonesia di bidang konstruksi yang tercatat telah bersertifikasi hanya sekitar 10 persen dari total angkatan kerja 2015, sehingga rentan kalah bersaing ketika Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) resmi diberlakukan pada Desember 2015.

Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Sumatera Selatan Sastra Suganda mengatakan, pemerintah harus serius melihat kondisi ini dengan memanfaatkan waktu yang tersisa sebelum MEA dilaksanakan di seluruh negara ASEAN.

"Dibutuhkan biaya bagi pekerja untuk meraih status bersertifikasi, tapi negara dapat masuk untuk membantu seperti menggandeng perusahaan milik negara dan swasta untuk menyalurkan CSR-nya untuk membantu pekerja," kata Sastra, di Palembang, Sabtu (16/5).

Ia mengatakan, kondisi ini tidak dapat disepelekan karena akan melemahkan nilai tawar tenaga kerja Indonesia. Ketika MEA berlaku maka pekerja dari luar negeri dibebaskan untuk meraup pasar di Tanah Air.

Namun, pada sisi lain pemerintah tidak dapat bertindak atau melindungi karena kesepakatan mengenai pasar bebas di antara negara-negara Asean telah disepakati terkait lintas perdagangan dan lintas tenaga kerja.

"Tentunya perusahaan akan memilih pekerja yang memiliki sertifikat profesi karena saat MEA sudah banyak pilihan," pungkas dia. Untuk itu, pihaknya mendorong pemerintah fokus mengatasi persoalan ini dengan menjalankan program khusus pemberian sertifikasi berbiaya murah hingga gratis. (ant/yuk)