RIAUMANDIRI.CO - Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan rakyat Indonesia memiliki kedaulatan besar untuk menentukan masa depan melalui pemilihan calon presiden dan wakil presiden beserta anggota legislatif melalui Pemilu 2024 pada 14 Februari 2024 mendatang.

Karena itu, Puan mengingatkan kepada seluruh stakeholder agar berpartisipasi aktif dalam menciptakan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil).

“Pemilu bukan hanya perebutan kekuasaan negara secara konstitusional bagi partai politik, akan tetapi adalah hak rakyat untuk dapat hidup lebih baik, lebih mudah, dan sejahtera. Pemilu merupakan kesempatan bagi rakyat untuk dapat mengangkat harkat dan martabat hidupnya,” tegas Puan.
 
Hal itu disampaikan Puan saat menyampaikan pidato Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2023-2024 dalam rapat sidang paripurna di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (16/1/2024).

Ditegaskan Puan, rakyat tidak boleh dihalang-halangi untuk memperoleh hak pilih dan memilih dalam Pemilu 2024 sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Negara harus menjamin dengan memegang teguh komitmen menciptakan pemilu luber dan jurdil.

“Semua lembaga negara, legislatif, eksekutif, yudikatif, KPU, Bawaslu, TNI, POLRI, ASN, partai politik serta berbagai komponen bangsa lainnya, wajib menjalankan komitmen yang sama, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi, yaitu bahwa pemilu yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil,” lugasnya.

Di sisi lain, tahun 2024 menjadi tahun terakhir bagi pimpinan dan anggota DPR periode 2019-2024 untuk melaksanakan tugas konstitusional. Sebab itu, dirinya meminta agar meninggalkan warisan (legacy) yang dapat mengakselerasi terwujudnya kehidupan bangsa dan negara yang sejahtera, tentram, dan adil.

“DPR RI memiliki komitmen yang tinggi untuk mewujudkan Pemilu 2024 yang demokratis, jujur, dan adil, kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara demokratis,” tandas Cucu Proklamator itu.

Bekerja Efektif

Puan Maharani menegaskan DPR akan tetap bekerja efektif meski saat ini sedang masa kampanye Pemilu 2024. Puan juga mengatakan DPR akan terus berkomitmen tetap merespons hal-hal mendesak dan strategis.

”Kami tetap berkomitmen menjalankan tugas konstitusional dengan sebaik-baiknya, dan apa yang bisa kami lakukan tentu saja akan tetap menjadi tanggung jawab dan kewajiban seluruh anggota DPR untuk bisa melaksanakannya,” kata Puan, usai memimpin Rapat Paripurna.

Dalam tugas legislasi, DPR akan melanjutkan pembahasan 19 RUU yang saat ini masih dalam tahap pembahasan tingkat satu. Rinciannya, tiga RUU usulan DPR, lima RUU usulan pemerintah, tiga RUU usulan DPR, dan tiga RUU kumulatif terbuka. Selain itu, ada 34 RUU yang akan segera masuk daftar pembahasan tingkat satu. Rinciannya tiga RUU usulan DPR, dua RUU usulan pemerintah, dan 29 RUU kumulatif terbuka.

”Memang karena waktunya singkat, sudah menjelang masa pemilu maka kami prioritaskan mana yang harus dilaksanakan, mana hal yang harus diteruskan sesudah pemilu bulan Februari," jelas Puan.

Ada beberapa RUU yang memang sudah masuk ke tingkat satu, dan itu pun tidak mungkin bisa masuk ke tingkat dua dalam waktu yang singkat, satu bulan kurang lebih.

Jadi akan tetap kami bahas, dan meminta masukan dari seluruh elemen, kemudian organisasi dan lain sebagainya untuk kemudian nantinya bisa diteruskan pasca pemilu bulan Februari,” jelas Politisi PDI-P ini.

Puan juga meminta seluruh fraksi untuk mengawal seluruh anggotanya untuk hadir di gedung DPR untuk melakukan seluruh rangkaian rapat dan pembahasan di Masa Persidangan IIl Tahun Sidang 2023-2024 ini.

”Memang absensi ini menjadi tanggung jawab dari kami untuk bisa terus mendorong seluruh teman-teman anggota DPR untuk terus melaksanakannya, namun anggota DPR pun mempunyai kewajiban untuk bisa turun ke dapilnya masing-masing, melakukan tugas konstitusionalnya di daerah masing-masing,” pungkasnya. (*)