RIAUMANDIRI.CO - Anggota Komisi VII DPR RI dari PKS Mulyanto mengkritik janji kampanye Capres Prabowo Subianto untuk memotong dana subsidi BBM dan gas LPG 3 kilogram, untuk menjaga stabilitas APBN yang sebagian besar tersedot untuk bayar utang dan bunga utang.

Menurut Mulyanto gagasan ini berbahaya karena dapat berpengaruh pada daya beli masyarakat kecil pada barang kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan harga yang disubsidi sekarang saja banyak masyarakat yang merasa berat, apalagi nanti bila ide pemotongan anggaram subsidi benar-benar dilaksanakan.

"Jangan rakyat kecil yang dikorbankan untuk sekedar efisiensi APBN. Karena masih banyak alternatif lain yang dapat diambil sebelum memutuskan memotong anggaran subsidi bagi rakyat," kata Mulyanto, Sabtu (13/1/2023).

Mulyanto menegaskan dalam kondisi seperti sekarang Pemerintah justru harusnya menata ulang mekanisme dan distribusi  gas melon 3 kilogram dan BBM bersubsidi secara tepat sasaran melalui pendataan, digitalisasi dan pengawasan. Dengan cara itu maka subsidi bagi rakyat akan lebih tepat sasaran.

"Penyimpangan BBM bersubsidi ke perkebunan besar dan industri jangan dibiarkan. Apalagi ditengarai banyak dibeking aparat," ujar Mulyanto.

Selain itu, kata Mulyanto, Pemerintah harus mengupayakan substitusi LPG 3 kilogram bersubsidi melalui program jargas rumah tangga, kompor listrik, termasuk DME (dimethyl eter). Bila kebijakan ini ditingkatkan dan dipercepat maka anggaran subsidi energi bisa turun.

"Yang ada sekarang malah anggarannya dipotong. Ini kan aneh, target 4 juta sambungan RT malah diturunkan hanya jadi 2 juta SR dan anggaran APBN untuk merealisasikannya dipotong terus. Ini soal konsistensi dalam menjalankan program prioritas," tandas Mulyanto. (*)