Ganjar Bakal Membentuk Kementerian Pemberdayaan Disabilitas
Riaumandiri.co - Ganjar Pranowo akan membentuk Kementerian Pemberdayaan Disabilitas bersama Badan Pengurus Pusat (BPP) Persatuan Pengusaha Disabilitas Indonesia (Perpedin).
Ganjar berjumpa Bambang Susilo, Ketua BPP PERPEDIN saat menghadiri Kirab Budaya Nitilaku dalam rangka HUT ke-74 Universitas Gadjah Mada (UGM) di Sleman, DIY, Minggu (17/12).
Kepada Ganjar, Bambang menyebut kaum difabel saat ini masih diposisikan sebagai objek dan dipinggirkan. Akibatnya, kata Bambang, para kaum difabel cenderung tertinggal dengan tingkat pendidikan sangat rendah dan mengalami demotivasi atau rendah diri.
"Selama ini, isu disabilitas hanya ditangani secara sosial dan itu kurang maksimal," kata Bambang dalam keterangan yang diperoleh dari tim media Ganjar, Minggu (17/12).
Padahal, menurut Bambang, Survei Ekonomi Nasional (Susenas) mencatat populasi penyandang disabilitas sebanyak 28,05 juta jiwa, atau setara dengan 10,38 persen populasi nasional pada 2020. Angka kaum difabel terbanyak pada usia lanjut.
"Tadi usulan kami soal pemberdayaan ekonomi disabilitas sudah kita sampaikan ke Pak Ganjar, bahwa disabilitas keterkaitan ekonomi ini harus diberdayakan secara khusus," paparnya.
Selain menekankan pentingnya pemberdayaan ekonomi, Bambang turut meminta pemerintah ke depan bisa membentuk sebanyak-banyaknya pelaku usaha atau UMKM khusus dari disabilitas.
Pada momen tersebut, Bambang turut mendukung Ganjar untuk membentuk kementerian yang khusus membidangi ranah disabilitas.
"Harapan kami ada kementerian yang mengurusi disabilitas karena ini akan menjadi barometer seberapa jauh kepedulian pemerintah terhadap kaum disabilitas," ungkap Ganjar.
Mendengar aspirasi Bambang, Ganjar meresponnya dengan segera membentuk tim untuk membahas masukan dari PERPEDIN ini. "Nanti akan kami bentuk tim untuk menanggapi aspirasi dari teman-teman PERPEDIN," ujar Ganjar.
Pasangan cawapres Mahfud MD mengaku dirinya memang sudah konsen dan peduli terhadap kaum difabel. Ganjar mengklaim sewaktu menjabat Gubernur Jawa Tengah ia selalu melibatkan kalangan disabilitas dalam proses pengambilan kebijakan.
"Saat Musrenbang kita ajak teman-teman disabilitas, perempuan dan anak. Dan, mereka mendapat prioritas," pungkasnya.