RIAUMANDIRI.CO - Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang meminta Kepolisian dan Kejaksaan melibatkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam proses penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) dalam pelaksanaan Pemilu 2024.

Hal itu disampaikan Junimart Girsang usai memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR ke Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan terkait persiapan Pemilu 2024, Rabu (29/11/2023). 

“Selama ini Bawaslu itu hanya menemukan dugaan pelanggaran, kemudian diserahkan kepada Gakumdu, seterusnya Bawaslu tidak pernah dilibatkan,” ujar Junimart.

Menurut Junimart, keterlibatan Bawaslu dalam penegakan hukum terpadu harus menjadi sorotan yang penting. Ia tidak ingin setiap temuan dalam pemilu terhenti begitu saja tanpa ada kejelasan tindak lanjutnya.

“Nah itu perlu disikapi nanti supaya betul-betul kelengkapan dari dugaan temuan itu tetap menjadi bagian dari kawalan Bawaslu. Tidak ujug-ujug berhenti di Kepolisian atau Kejaksaan, terus tidak tahu ke mana raibnya,” imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu menyinggung perihal pelanggaran terkait pemilu. Ia menanggapi adanya 46 ASN yang dilaporkan atas dugaan pelanggaran netralitas ASN dalam Pemilu 2024. Menurutnya, hal itu bukan merupakan pelanggaran, melainkan ketidaktahuan. 

Untuk itu, Junimart mendorong adanya peningkatan koordinasi antara pemerintah provinsi, Bawaslu dan pihak-pihak terkait untuk mencegah adanya praktik pelanggaran atau kecurangan dalam seluruh proses Pemilu 2024.

“Kalau komunikasi terjalin secara baik tidak akan ada pelanggaran yang signifikan. Contoh tadi disebutkan ada 46 ASN. Bukan pelanggaran menurut saya, mungkin ketidaktahuan. Contoh misalnya kalau dulu kan tidak salah (pose jari) sarangheo, dulu tidak salah, tapi sekarang menjadi salah. Itu lebih ke ketidaktahuan, bukan kelalaian. Nah ini perlu disosialisasikan oleh pemprov, pemkab dan pemkot kepada para ASN,“ jelas Junimart. (*)