RIAUMANDIRI.CO - Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah agar program Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino bagi masyarakat terdampak kemarau berkepanjangan disalurkan dengan tepat sasaran dan betul-betul diberikan bagi masyarakat yang membutuhkan.

"DPR mendukung upaya Pemerintah untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak El Nino dengan syarat tepat sasaran dan prosesnya dilakukan dengan kebijakan yang bijaksana, adil, dan terencana," kata Puan dalam rilisnya, Kamis (16/11/2023).

Diketahui, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mengumumkan penyaluran BLT El Nino bagi 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan total dana mencapai Rp7,52 triliun pada akhir tahun 2023 ini.

BLT El Nino ini akan dicairkan untuk periode November dan Desember 2023, dengan rencana realisasi transfer satu kali sebesar Rp400.000.

Bantuan tersebut memang ditujukan untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak badai El Nino.

Meski begitu, ada masyarakat yang belum tentu mendapatkan BLT ini. Karena itu, Puan mendorong Pemerintah untuk melakukan update data penerima bantuan sosial. Sehingga masyarakat yang benar-benar terdampak El Nino akan memperoleh haknya.

"Jangan sampai masyarakat yang justru terdampak El Nino malah tidak mendapat bantuan karena ketidakakuratan data. Mereka seperti petani yang mengalami gagal panen dan masyarakat di daerah yang mengalami krisis air bersih karena musim kemarau harus menjadi perhatian pemerintah," tegas politisi PDI-Perjuangan ini.

Oleh karenanya, ia mengingatkan Pemerintah untuk jeli melakukan pemantauan, evaluasi, dan perbaikan apabila ada kekurangan selama proses penyaluran. Hal ini, menurut Puan, guna keberlangsungan program BLT El Nino.

"Penting juga dilakukan pendekatan yang bijaksana dan terencana dari Pemerintah untuk memastikan keadilan bagi penerima manfaat," tutur Mantan Menko PMK ini.

Puan juga menilai, penyaluran BLT El Nino harus fokus pada dua aspek krusial. Dua aspek tersebut yaitu keadilan bagi penerima manfaat dan efektivitas program.

"DPR mendorong program dilakukan secara optimal, dengan mencakup pemahaman mendalam terhadap dampak di berbagai wilayah dan identifikasi prioritas berdasarkan tingkat kerentanan," urai Puan.

Tambahnya, Pemerintah pun perlu melakukan pemantauan dan evaluasi terus-menerus terhadap program penyaluran dana BLT. Menurut Puan, pengawasan yang ketat harus dilakukan untuk menjaga agar tidak terjadi kecurangan selama proses penyaluran berlangsung.

"Dengan memahami dampak intervensi, Pemerintah dapat melakukan penyesuaian dan meningkatkan efektivitas program secara berkelanjutan. Ini mencakup evaluasi terhadap distribusi dana, respons masyarakat, dan dampak riil pada tingkat kesejahteraan penerima manfaat," imbuh perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini.

Lebih lanjut, Legislator Jawa Tengah V itu juga mendorong Pemerintah untuk melakukan pendekatan holistik dan kolaboratif antar kementerian dan lembaga serta pihak swasta untuk mengatasi dampak El Nino.

“Program penyaluran BLT El Nino ini harus menjadi langkah yang bijaksana dan berdampak positif dalam jangka panjang," tutupnya. (*)