PPI Minta Bawaslu Riau Lakukan Pengawasan Logistik Pemilu

PPI  Minta Bawaslu Riau Lakukan Pengawasan Logistik Pemilu

Riaumandiri.co - Perhimpunan Pemilih Indonesia (PPI) Provinsi Riau minta Bawaslu Riau lakukan pengawasan ekstra pada logistik Pemilu.

Hal tersebut disampaikan pada rapat koordinasi Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Logistik Pemilu tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Riau, Minggu (12/11).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan jadwal produksi dan distribusi logistik Pemilu 2024. Untuk tahap 1 misalnya, produksi dan distribusi berlangsung 60 hari terhitung sejak 23 September hingga 21 November 2023. Logistik tahap 1 tersebut meliputi bilik dan kotak suara, tinta, serta segel dan kabel ties. 


Sedangkan untuk tahap 2, produksinya akan difokuskan pada surat suara. Ini yang perlu diketahui publik, surat suara dicetak belakangan karena menunggu penetapan daftar calon tetap (DCT) untuk pileg dan daftar pasangan capres-cawapres. Pengadaan logistik tahap 2 juga meliputi sampul surat suara, formulir, alat bantu untuk tuna netra, dan cetak DCT serta capres-cawapres. KPU menyebut, produksi dan distribusi logistik ke KPU kabupaten/kota dijadwalkan selama 60 hari, terhitung mulai 15 November 2023 hingga 14 Januari 2024. 

Hasan selaku Koordinator Umum PPI Provinsi Riau menyampaikan bahwa dalam pengadaan dan pendistribusian logistik Pemilu, tupoksinya KPU bekerjasama dengan pihak ketiga, menggunakan mekanisme pengadaan barang dan jasa. Meski demikian, Bawaslu Riau dan Bawaslu Kabupaten/Kota harus melakukan pengawasan ekstra terkait hal tersebut.

Dirinya menjelaskan bahwa Bawaslu Riau dan jajaran harus memastikan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya dan perlengkapan pemungutan suara lainnya sesuai ketentuan. “Harus tepat jumlah, tepat jenis (bentuk, ukuran dan spesifikasi), tepat kualitas, tepat waktu dan tepat tujuan,” ungkapnya.

Hasan menilai bahwa, waktu produksi dan distribusi logistik tersebut sangat mepet dengan pelaksanaan Pemilu 2024. Apalagi distribusi logistik yang menyasar ke wilayah 3T dan perbatasan dikhawatirkan rawan akibat sulitnya medan ditambah lagi faktor cuaca dan keamanan. Salah satu penyebab, singkatnya masa kampanye Pemilu 2024, hanya 75 hari jika dibandingkan dengan pemilu 2019 yang masa kampanyenya sampai 202 hari.

Selanjutnya Hasan yang juga mantan Anggota Bawaslu Riau menyebutkan “Sebetulnya ada dua macam logistik dalam perlengkapan pemungutan suara. Pertama, logistik utama seperti surat suara yang berfungsi sebagai sarana mengekspresikan hak pilih masyarakat, dan formulir penghitungan dan rekapitulasi, sebagai sarana mengadministrasikan proses pemilu. Kedua, logistik pendukung, seperti bilik, tinta, dan alat coblos seta dukungan perlengkapan lainnya," tambahnya.