RIAUMANDIRI.CO - Anggota Komisi VI DPR RI Harris Turino mendesak pemerintah untuk segera membayar utang ke Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) sebesar Rp16 triliun.

Menurutnya, beban utang yang terus bertambah dapat mengganggu kinerja Bulog dalam menjalankan fungsinya dalam menjaga stabilitas harga pangan. Selain itu, juga mengganggu cashflow Bulog.

"Karena di tahun 2024 Bulog masih harus melakukan impor 2 juta ton. Ini membutuhkan sekitar Rp22 triliun lagi. Sehingga bagaimana bulog bisa memiliki cash flow yang cukup kalau pembayarannya tertunda cukup lama," tegasnya dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI ke Sentra Penggilingan Padi milik Perum Bulog Kantor Cabang Karawang, Jawa Barat, Rabu (8/11/2023).

Utang yang dimaksud adalah sejumlah pinjaman yang telah diberikan oleh Bulog dalam bentuk bantuan beras kepada pemerintah untuk mendukung program-program bantuan pangan dan stabilisasi harga.

Tertundanya pembayaran utang kepada Bulog ini membuat beban bunga yang harus ditanggung Bulog menjadi sangat tinggi dan menggagu kinerja keuangan perusahaan.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Human Capital Bulog, Purnomo Sinar Hadi menyampaikan bahwa Bulog saat ini menyarankan skema pembayaran diawal agar kasus telat bayar seperti ini tidak terjadi lagi. Namun skema tersebut belum disetujui oleh Menteri Keuangan.

"Untuk menekan beban bunga, bagaimana kalau pada saat pengadaan kami diaudit langsung oleh BPK. Itu yang kami tagihkan. Jadi beban kreditnya ke perbankan itu bisa turun. Ini lebih efisien bayar di depan," jelasnya.

Karena menurut dia, secara laporan keuangan Bulog tidak dibebankan bunga dan secara APBN tidak terbebani beban bunga yang ditagihkan juga ke pemerintah. (*)