RIAUMANDIRI.CO - Ketua Komisi V DPR RI Lasarus meminta Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG) semakin meningkatkan upaya preventif terhadap efek dari perubahan iklim.

Terutama terhadap siklus tanam yang berdampak ketahanan pangan secara nasional, di samping tugas utama BMKG dalam memberikan informasi terkait dengan cuaca kepada seluruh stakeholder  secara up to date.

Demikian disampaikan Lasarus saat memimpin rapat dengar pendapat dengan Kepala BMKG Dwikorita Karnawati dan Kepala Basarnas Kusworo, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (8/11/2023).

“Tahun 2023 ini menjadi tahun yang sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, terutama suhu panas terik di siang hari. Jadi memang sudah sangat terasa sekali perubahan iklim yang kita rasakan. Tentu ini berdampak di seluruh dunia, di mana-mana terjadi kekeringan,” kata Politisi PDIP tersebut.

Di Indonesia, katanya, telah marak terjadi sawah yang mengalami gagal panen akibat perubahan iklim.

“Nah ini satu-satunya jalan bagaimana mengantisipasi itu. Sehingga, dampaknya bisa kita minimalisir terutama terhadap ketahanan pangan. Sehingga ini saya rasa penting untuk menjadi perhatian dari BMKG dan menghindarkan kita juga dari kekurangan bahan pangan,” kata dia.

Sebagaimana termaktub dalam kesimpulan rapat, Lasarus menyatakan Komisi V DPR RI meminta BMKG dan Basarnas untuk melakukan penguatan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim global, meningkatkan literasi iklim kepada masyarakat dan seluruh stakeholder serta penguatan Sumber Daya Manusia BMKG.  

Merespon hal itu, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati  memaparkan pihaknya telah cukup gencar melakukan sosialisasi terkait antisipasi perubahan iklim. Diantaranya melalui rapid volunteer, misalnya melalui sosial media, kemudian ke sekolah-sekolah ke masyarakat dan juga dilampirkan dalam Sekolah Lapang Iklim (SLI).

Bahkan, tuturnya, BMKG telah menyampaikan informasi dan rekomendasi kepada Presiden serta sudah dibahas antar Kementerian. Kemudian, lanjutnya, di Bappenas juga telah ditindaklanjuti untuk menyusun rencana pembangunan jangka panjang yang nantinya akan ditetapkan dengan Instruksi Presiden (Inpres).

“Jadi secara nasional itu disiapkan. Kemudian yang untuk masyarakat kami sebetulnya juga cukup gencar melakukan sosialisasi, melalui rapid volunteer misalnya melalui sosial media, kemudian ke sekolah-sekolah ke masyarakat, dan juga disampirkan dalam SLI itu, meskipun SLI itu dimasukkan untuk antisipasi perubahan iklim,” papar Kepala BMKG. (*)