Komisi III DPR RI Dukung Pengungkapan Mafia Peradilan

RIAUMANDIRI.CO - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendukung pengungkapan pihak-pihak yang terlibat dalam mafia peradilan, seperti yang sampaikan Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Jimly Asshiddiqie.
“Kami di Komisi III sangat terkejut dan mengecam keberadaan para mafia pradilan ini. Kami juga akan membantu Prof Jimly melakukan koordinasi dengan Kapolri dan Jaksa Agung untuk membongkar para mafia ini," kata Sahroni di Jakarta, Senin (6/11/2023).
Hal itu disampaikan Sahroni terkait pernyataan Jimly Asshiddiqie yang mengungkapkan penemuan mengejutkan tentang adanya "rapat kerja nasional" (rakernas) yang dilakukan para mafia peradilan.
Menurut Jimly, "rakernas" tersebut digelar setiap satu tahun sekali dan melibatkan aparat kepolisian, kejaksaan, hingga panitera. Dalam momentum ini, para mafia melaporkan berapa penghasilan yang didapat petugas dari memeras masyarakat.
Sahroni menilai dari pernyataan Jimly tersebut oknum yang diduga terlibat, bukan hanya satu atau dua orang saja, dan pergerakannya pun sudah sangat terstruktur dan lintas lembaga.
"Jadi kami akan minta atensi langsung dari pimpinan institusi untuk bantu mengusut jaringan tersebut. Karenanya Pak Jimly tolong sebutkan nama-namanya,” ujar Sahroni.
Selanjutnya Sahroni menyebut bahwa pengusutan ini penting dilakukan karena menyangkut kepercayaan publik terhadap kinerja aparat penegak hukum. Bahkan menurut dia, jika ini dibiarkan berlarut, khawatir masyarakat jadi tidak percaya terhadap hukum di Indonesia.
“Dugaan kasus ini tidak boleh sampai tenggelam, tidak boleh hanya buat gaduh, saya pastikan itu. Sebab kepercayaan masyarakat terhadap hukum tengah dipertaruhkan. Jangan buat masyarakat menjadi antipati terhadap sistem hukum di negaranya sendiri,” katanya. (*)
Berita Lainnya
- Perlu Tingkatkan Literasi Digital dan Keuangan pada Remaja Agar Tak Terjerat Pinjol
- Wali Kota Bandung Terjerat OTT KPK, Anis Miris Lihat Korupsi di Indonesia
- Cegah Covid-19 di Dapilnya, Ketua Fraksi PAN DPRD Pekanbaru Disinfektan Masjid dan Ruang Publik
- Masih Gunakan UUD RIS, DPR RI Kebut Pembahasan RUU Delapan Provinsi
- Simbara Nikel dan Timah Perlu Pengamanan Sistem yang Kuat
- Irma Chaniago Sebut Kemnaker dan Disnaker Belum Mampu Cegah Pelanggaran THR di Daerah