Riaumandiri.co - Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK Swasta Kota Pekanbaru  merasa kecewa oleh kebijakan Gubernur Riau terutama dalam hal peraturan penerima Peserta didik baru yang dinilai terlalu serakah dalam menyerap siswa, Senin (23/10).

Kepala  SMK Telkom Pekanbaru Muhammad Faisal mengungkapkan sudah pernah mengajukan pengaduan persoalan yang terjadi dengan sekolah swasta yang ada di kota Pekanbaru kepada Gubernur Riau Syamsuar namun tidak mendapat tanggapan seperti yang diharapkan.

"Dia berjanji bahwa tidak ada PPDB tahap dua namun pada kenyataannya PPDB tersebut dibuka luas sampai dengan tahap empat bahkan ada yang melaksanakan daring dikarenakan tidak adanya roombel, kami juga tidak mendapatkan bantuan baik dana DAK maupun bantuan lainnya bahkan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SMK Swasta belum juga dicairkan," ujarnya 

Menurut Faisal, Gubernur Riau acuh dan menutup mata terhadap persoalan yang ada di sekolah swasta terkait banyaknya sekolah swasta yang hampir tutup dikarenakan kekurangan siswa, ia juga menilai pemerintah seakan menciptakan lawan bagi Sekolah swasta dengan memperbesar sekolah Negeri, menyerap semua siswa yang ada melalui penambahan tahapan PPDB sampai tahap empat.

Selanjutnya Yulwita afrina Penasehat MKKS SMA swasta mengatakan bahwa sekolah Negeri yang ada di Kota Pekanbaru saat ini sudah ada 16 SMA Negeri dan SMA ditambah dengan tiga roombel disetiap sekolah sehingga seluruh siswa yang ada tertampung di sekolah Negeri dan tidak ada jatah untuk sekolah swasta.

"Sebelumnya kami sudah bertemu dengan Gubernur dan ia mengatakan bahwa masih ada sekitar seribu siswa yang belum tertampung dan kami sudah berharap dengan itu namun dengan jumlah sekolah Negeri yang samakin banyak dan ditambah dengan tiga tadi maka kami tidak memiliki siswa lagi bahkan siswa yang sudah duduk di sekolah swasta banyak yang pindah karena. mereka mendapatkan undangan kembali untuk masuk ke sekolah Negeri," paparnya.

Disisi yang sama Mohammad Jefry Ketua mkks SMK Swasta Kota Pekanbaru juga mengatakan bahwa sistem zonasi yang ditetapkan juga dinilai tidak efektif dikarenakan banyak siswa yang bisa bersekolah Negeri meskipun tidak berdomisi disekitar sekolah tersebut.

"Kita proposional saja karena sistem zonasi jugak tidak ditetapkan dengan sebagai mestinya banyak sekolah rumbai yang siswanya dari Marpoyan misalnya karena mengejar Negeri, saya berharap kembalikan saja dengan sistem yang lama dimana sekolah Negeri menerima siswa sesuai dengan daya tampung jika sudah terpenuhi tutup PPDB dan biarkan mereka memiliki Sekolah Swasta," Jelas Jefri.

Tidak hanya itu Shofrudin, Ketua MKKS harian nasional SMK Swasta juga berharap Pemerintah Provinsi Riau melalui dinas pendidikan dapat melaksanakan tugas sesuai aturan terkait dengan penerimaan siswa sesuai dengan kuotanya.

Sesuai dengan aturan satu lokal hanya 36 namun banyak sekolah Negeri yang melaksanakan dengan memenuhi  sebanyak 40 lebih siswa dalam satu lokal dan untuk kelas satu hanya menyediakan 10 lokal saja namun kenapa menerima siswa sampai kapasitas 15 lokal inilah yang menyebabkan sekolah swasta mati seharusnya produk hukum pergub PPDB melakukan evaluasi setelah berjalan agar dapat memperbaiki dimana letak kesalahan peraturan yang dibuat," tuturnya.

Dengan adanya tidak sistem yang tidak tepat tersebut banyak sekolah Swasta yang mengalami penurunan dalam PPDB hingga 70 persen Isu ketidaksetaraan antara sekolah swasta dan negeri menjadi perdebatan yang kompleks dan terus berkembang. Sekolah swasta berharap agar perhatian lebih lanjut diberikan kepada masalah ini untuk mencapai pendidikan yang lebih merata dan berkualitas khususnya di Riau.

Reporter : Nuranni Darabba

Editor : Akmal