BAGANSIAPIAPI (HR)- Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumberdaya Air atau Cikatarusudair Provinsi Riau melakukan kunjungan kerja ke Pulau Jemur, Sabtu (9/5). Kujungan dilakukan bersama dengan unsur Pemda Rohil.

Kepala Dinas Cikatarusudair Riau, Dwi Agus Sumarno menyebutkan, kunjungan dilakukan guna mengantisipasi serta menjaga terjadinya klaim dari pihak-pihak lain, apalagi saat ini Pemerintah sedang mengkaji dan untuk melakukan pembangunan.

Adapun beberapa pulau yang dikunjunginya adalah Pulau Jemur, Pulau Tokong Mas, Pulau Batu mandi dan Pulau Sarang Elang.

"Kita sedang mengakaji, karena kalau cocok akan bangun kawasan ekonomi pariwisata dan pengemba-ngan kawasan keamanan di wilayah pulau terluar ini," ujar Dwi Agus.

Lanjutnya, adapun beberapa hal yang akan dibangun seperti pos polisi, perumahan rakyat nelayan, sarana air bersih dengan menggunakan sistem embung (tempat resapan air) dengan membangun waduk permanen. Untuk hal ini, Pemprov menganggarkan dana sebesar Rp1,5 miliar.

Selain itu juga diren-canakan pembangunan sarana penerangan listrik, sarana komunikasi, tempat pendaratan ikan, pabrik ice, tempat ibadah dan keramba terapung. Itu rencanakan untuk masyarakat bisa bertahan tinggal di Pulau Jemur.

"Saat ini kita tinjau dulu, setelah kita mendapatkan data-data yang kita butuhkan. Kita akan bekerja sama dengan stake holder lainnya, seperti Dinas Perikanan, Dinas Pengelola Tapal Batas akan membuat skenario bersama dan akan kita ajukan ke Pemerintah Pusat, lewat Bappenas, kira-kira untuk kawasan strategi apa nanti-nya," terangnya.

Harapnnya, ke depannya Pulau Jemur harus menjadi kawasan pengembangan okonomi yang harus dipertahan-kan, karena Pulau Jemur termasuk kawasan paling terluar di wilayah Provinsi Riau, selain Pulau Rangsang dan Pulau Rupat.

Disebutkan Dwi, untuk ta-hap pertama Dinas Cikatarusudair akan membuat masterplan, setelah itu baru akan menentukan kawasan strategis dan menentukan kawasan kemudian membuat Detail Engenering Design (DED).

"Walaupun dana itu dari kita sendiri, namun kita akan mengundang instansi terkait dari Dirjen Kementerian pusat dan mengundang Majelis Musyawarah Daerah, terdiri dari DPD dan DPR RI sekitar sembilan orang dari dapilnya masing masing," jelas Dwi.

Tambahnya, yang sembilan orang inilah nantinya yang akan membawa aspirasi masyarakat dan pemerintah daerah ke kementrian pusat, guna menyampaikan apa yang sudah direncanakan. "Kalau memang cocok untuk daerah pariwisata, akan undang investor, kalau untuk pengembangan sektor perikanan, bekerja sama dengan Dirjen perikanan pusat, kalau untuk pengamanan pertahanan ne-gara, bangun pangkalan TNI-AL dan TNI-AD di sini," pungkasnya. (adv/humas)