RIAUMANDIRI.CO - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto minta badan usaha hilir bahan bakar minyak (BBM) jangan semena-mena menaikkan harga pasca melonjaknya harga minyak dunia.

Mulyanto mengakui kenaikan harga BBM nonsubsidi domestik mengikuti mekanisme pasar, tapi Pemerintah harus bisa mengendalikan Pertamina, Shell, BP, AKR atau Vivo menetapkan harga yang rasional, sesuai regulasi yang ada.

"Pemerintah harus dapat memastikan tidak ada campur tangan kartel yang ikut mengatur besaran kenaikan harga BBM nonsubsidi," tegas Mulyanto kepada media ini, Senin (2/10/2023).

Hal ini penting dilakukan agar kenaikan harga jual BBM non subsidi oleh badan usaha hilir minyak tersebut tidak melebihi batas atas harga BBM yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

"Jadi meski fluktuasi harga BBM nonsubsidi ini mengikuti mekanisme pasar namun badan usaha hilir migas ini tetap tidak boleh semena-mena dalam menaikkan harga BBM. Misalnya melalui mekanisme kartel. Aturan batas atas harga BBM non subsidi dan aturan ini harus dipatuhi," tegas Mulyanto.

Mulyanto menyebut saat ini kondisi ekonomi masyarakat masih belum stabil. Karena itu sebisa mungkin Pemerintah harus bisa menekan besaran kenaikan harga BBM. Sehingga masyarakat masih bisa menjangkau dan melakukan kegiatan ekonomi.

"Belum lama ini beban masyarakat makin berat akibat naiknya harga beras dan barang kebutuhan pokok lainnya. Kalau sekarang harus merogoh kocek lebih dalam karena kenaikan harga BBM, saya khawatir akan menimbulkan inflasi besar-besaran, daya beli anjlok dan kegiatan ekonomi mandeg, tidak bergerak. Tentu kondisi ini sangat berbahaya," kata Mulyanto. (*)