RIAUMANDIRI.CO - Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah menyampaikan empat catatan penting terkait dengan evaluasi Program Indonesia Pintar (PIP). Dia menilai penerapan PIP masih jauh dari harapan.

"Menurut kami masih jauh dari harapan. Wajar saja masih banyak polemik," kata Ferdiansyah dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi X dengan Sekretaris Jenderal Kemendinudristek, Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial, Ketua Tim Pengelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Direktur BNI, dan Direktur BRI di Senayan, Jakarta, Selasa (26/9/2023).

Politisi Golkar itu menyebutkan bahwa keempat catatan tersebut, yaitu soal data, keterbatasan layanan dan SDM, kepastian waktu, dan sosialisasi. Ia meminta Kemendikbudristek, Kemensos, dan bank penyalur saling berkoordinasi demi memecahkan permasalahan-permasalahan tersebut agar terciptanya perubahan yang lebih baik.

"Kemendikbudristek, Kemensos, dan bank penyalur untuk bisa berkoordinasi lebih lanjut untuk memecahkan empat hal ini
yaitu data, layanan, kepastian, dan sosialisasi. Kami sampaikan ini secara objektif, semata-mata demi perbaikan, tidak mencari-cari kesalahan," terangnya.

Dirinya juga meminta layanan pengurusan PIP dipermudah sehingga dapat meminimalisir terjadinya oknum-oknum yang melakukan pemotongan ilegal pada tiap tahapan-tahapan pengurusan PIP.

“Oleh karena itu yang kedua berkaitan dengan layanan maka juga terkait dengan SDM. Ini bisa ga kita berkolaborasi juga tentang keterbatasan SDM tersebut. Datanya harus ada, kan data kan sudah resmi tidak ada yang perlu di umpet-umpetin datanya. Kenapa itu sulit minta data? Artinya apa, kalau ini data kan terbuka berarti ada informasi keterbukaan publik,” tutup Ferdiansyah. (*)