RIAUMANDIRI.CO - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena dalam pertemuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 'High Level Meeting on Fights against Tuberkulosis' (HLMTB) di New York, Jumat (22/9/2023) menegaskan komitmen Indonesia untuk mengakhiri tuberkulosis (TBC).

Pertemuan HLMTB di PBB itu adalah proses yang berlangsung setiap lima tahun untuk memantau pencapaian target global dalam upaya eliminasi tuberkulosis di tingkat global dan nasional. UN HLMTB pada tahun ini juga akan menghasilkan Political Declaration HLMTB 2023 sebagai outcome dan komitmen dalam lima tahun mendatang.

“Dalam forum ini kami menyampaikan bahwa negara Indonesia berkomitmen kuat dalam mengeliminasi tuberkulosis pada tahun 2030, mengingat saat ini Indonesia menduduki peringkat kedua dunia dalam hal kasus penyakit tuberkulosis setelah India. Untuk mempercepat tujuan ini, Indonesia telah merevisi Strategi Nasional TBC untuk 2020-2024 dan rencana interim untuk 2025-2026,” kata Melkiades.

Melkiades menyaampaikan  bahwa kolaborasi dan sinergitas sangat diperlukan untuk upaya eliminasi TBC. Peran antara pemerintah pusat dan daerah yang sudah dituangkan di dalam beberapa regulasi harus diimplementasikan dan dikoordinasikan secara efisien. Pelibatan berbagai pemangku kepentingan juga sangat krusial.

“Kami juga berkomitmen untuk mendukung penuh pendanaan program TB dan penyesuaian kebijakan terutama untuk mendesentralisasi layanan sampai ke tingkat faskes primer, serta memperluas cakupan jaminan kesehatan bagi pasien TBC,” ujarnya. 

Melkiades menekankan bahwa berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan sangat esensial untuk memajukan upaya diagnostik, obat, dan vaksin TB. "Semua inisiatif ini tentu memerlukan mekanisme pembiayaan inovatif untuk memastikan sustainabilitas/keberlanjutan program TB di Indonesia,” ujarnya.

Mengutip dari keterangan Menteri Kesehatan RI bahwa keseriudan Indonesia untuk akhiri TBC dapat dilakukan mulai dari menciptakan gerakan di level akar rumput hingga kerja sama di level Internasional.

Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden tentang pengendalian TBC pada tahun 2021, yang merupakan komitmen politik tertinggi untuk mengakhiri TBC. Dan melakukan koordinasi dan sinkronisasi antar 15 kementerian yang berbeda.

“Kami juga berkolaborasi dengan masyarakat dan kader kesehatan, kami melakukan investigasi kontak pada 300.000 populasi berisiko tinggi dan membentuk Pasukan TBC untuk memantau pasien yang mangkir. Indonesia mendorong inovasi dalam diagnostik TBC, kami meningkatkan surveilans TBC, serta menggunakan 3 jenis diagnostik berbasis PCR dengan memanfaatkan lebih dari 1.000 laboratorium BSL-2 yang sebelumnya didedikasikan untuk Covid-19,” ucap Menkes. (*)