Riaumandiri.co - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru akan melakukan pemanggilan terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, pemanggilan dimaksud untuk merinci detail atas anggaran dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Perubahan 2023.

Terkhusus bagi Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, pihaknya akan memanggil OPD yang berada dibawah wewenang pengawasannya, nantinya akan membahas penggunaan anggaran murni dan mempertanyakan rencana penggunaan anggaran perubahan.

"Kita jadwalkan (rapat) dalam minggu ini. Kita akan lihat lagi sampai dimana realisasi belanja mereka di APBD Murni 2023 kemarin dan apalagi yang dilaksanakan di APBD Perubahan 2023 nanti," kata Anggota Komisi IV DPRD Pekanbaru Roni Pasla, Kamis (21/9).

APBD Perubahan 2023 naik sekitar Rp191 Miliar, di prediksi kenaikan ini berdasarkan asumsi yang akan diraih, baik itu dari dana transfer provinsi dan pajak.Kenaikan itu yang membuat belanja daerah naik. Memang yang menjadi prioritas Pemko sekarang, di ujung-ujung penganggaran ini diperuntukkan pembayaran gaji THL dan ASN. Termasuk, didalamnya tunjangan dan insentif.

Selain itu, ada juga penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang sifat penerimaannya langsung seperti di Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Pekanbaru ada dana BOS.Roni menyebut, DPRD Pekanbaru ingin mengetahui lebih detail dan rinci poin-poin penambahan anggaran di masing-masing dinas dalam R-APBD Perubahan 2023.

"Jadi apakah nanti penambahan ini berimbas pada dinas-dinas lain apa gimana, nah inilah yang kita mau buka lagi. Karena di beberapa dinas itu memang ada kenaikan seperti Dinas Perkim dan Dinas PUPR yang menjadi motor pembangunan seperti jalan, drainase dan semacamnya itu memang ada kenaikan, makanya ini akan kita bahas lebih dalam lagi. Kita akan panggil beberapa OPD, termasuk PUPR, Perkim, Dishub, DLHK. Kita bahas terkait penambahan anggaran mereka," jelasnya.

Komisi IV DPRD Pekanbaru menyadari ada beberapa program prioritas Pj Wali Kota Pekanbaru Muflihun dalam R-APBD Perubahan 2023. Termasuk program prioritas Pj Wali Kota yakni penanganan banjir serta perbaikan jalan rusak.

Mengenai realisasi penanganan banjir, secara komprehensif di Kota Pekanbaru hingga kini belum terlihat jelas. Termasuk halnya titik-titik banjir ekstrem yang diusulkan Komisi IV DPRD Pekanbaru.Diungkapkan Roni, DPRD Pekanbaru mengusulkan 5 titik banjir ekstrem yang harus diselesaikan di tahun ini. Anggarannya sudah dimasukkan pada APBD Murni TA 2023 sebesar Rp15 Miliar.

"Di anggaran murni (2023) kemarin, kita ada menganggarkan 5 titik banjir ekstrem yang prioritas. Titik banjirnya itu di wilayah Tuah Madani, Jalan Paus, Tenayan Raya dan lainnya. Kita anggarkan Rp15 Miliar, sampai hari ini kita belum dapatkan laporan," terangnya.

Secara kasat mata, Roni mengaku belum melihat secara ril realisasi penanganan banjir di lapangan. Mana saja titik banjir yang sudah ditangani, masih proses maupun belum sama sekali dikerjakan.Sebab, dari 350 lebih titik banjir di masterplan penanganan banjir Kota Pekanbaru, mana yang sudah terurai belum nampak sama sekali.

"Makanya itu, kita akan panggil OPD terkait yakni Dinas Perkim dalam pekan ini, kita ingin lihat realisasinya seperti apa kemudian kekurangannya apa. Apakah dalam waktu tiga bulan ini, selesai atau bisa dimaksimal. Jangan-jangan kita tambah anggaran besar, tapi tak terealisasi sampai akhir tahun 2023 nanti," tukasnya.

Reporter : Akmal

Editor : Akmal