Ketika pemerintah pusat memotong dana bagi hasil (DBH) Provinsi Riau, Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman menargetkan pemasukan melalui PAD, salah satunya dari sektor Pariwisata.

Ternyata, Provinsi Riau kembali harus gigit jari. Puluhan kawasan destinasi wisata yang tersebar di dua belas kabupaten/kota di provinsi tak satu pun masuk ke dalam skala prioritas nasional.

Sebagaimana tertuang dalam Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dalam Peraturan Presiden RI nomor 2 tahun 2015, hanya ada 15 daerah prioritas destinasi wisata nasional yang masuk.

Yakni, Nias (Sumut), Toba (Sumut), Sabang (NAD), Raja Ampat (Papua Barat), Anambas (Kepri), Wakatobi (Sulteng), Toraja (Sulsel), Bunaken (Sulteng), Ijen-Baluran (Jatim), Flores (NTT), Mandeh (Sumbar), Tanjung Kelayang (Babel), Tanjung Puting (Kalteng), Bromo-Tengger-Semeru (Jatim), Lombok (NTB).

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman saat dikonfirmasi hanya menyatakan berjanji ke depan akan memperjuangkan agar destinasi wisata Riau bisa diperhatikan.
"Kita tetap berupaya agar ke depan menjadi agenda nasional," kata Andi, begitu dia biasa disapa.

Agar promosi tetap berjalan, Andi meminta kabupaten/kota tetap memperhatikan dan mempromosikan daerah wisata masing-masing.
Menurut mantan anggota DPR RI ini, ada dua yang menjadi perhatian dan yang akan diperjuangkan agar masuk destinasi wisata skala prioritas pusat ke depan. Yakni, Tour de Siak dan objek Bono di Pelalawan.

Selain itu, Andi Rachman meyakini agenda wisata tersebut mampu mengundang wisatawan manca negara, di samping juga karena daerah ini memiliki historis.***