RIAUMANDIRI.CO - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mindesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera menindak tambang ilegal di sekitar Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur.

"Presiden harus turun tangan langsung karena beking tambang ilegal bukan orang sembarangan. Sehingga butuh figur kuat untuk menghadapi para beking tersebut," kata Mulyanto kepada media ini, Selasa (5/8/2023).

Menurut dia, ilegal mining saat ini memang luar biasa. Mulai dari yang kecil-kecil sampai yang besar. Dibeking aparat, dimuluskan birokrat, serta melibatkan mantan tim sukses presiden, sebagaimana terjadi di Blok Mandiodo.

"Dua pejabat Kementerian ESDM selevel eselon I sudah ditahan. Sekarang kasus ilegal mining yang dibeking aparat terjadi juga di IKN dan jumlahnya cukup banyak," kata Mulyanto.

Mulyanto berpendapat saat ini Indonesia sudah darurat ilegal mining. Pemerintah tidak boleh memaklumi dan harus bertindak secara tegas.

Komisi VII DPR RI sendiri ungkap dia, sudah merekomendasikan kepada Pemerintah untuk membentuk satgas penegakkan hukum ilegal mining. Bahkan bila perlu dibuat dirjen khusus penindakan ilegal mining di Kementerian ESDM. Agar kegiatan pengawasan dan penindakan dapat dilaksanakan lebih intens.

"Sekarang ini baru ditetapkan Irjen Kementerian ESDM merangkap sebagai PLT Dirjen Minerba. Namun kita belum tahu kinerjanya. Komisi VII sendiri minta dibentuk Dirjen Gakkum, yang dapat menuntaskan soal ini," terang Mulyanto.

Mulyanto menambahkan kegiatan ilegal mining harus dianggap sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Karena dampaknya bukan hanya terhadap hilangnya pendapatan negara tapi juga berdampak pada kelestarian lingkungan.

Karena itu ia berharap Jokowi segera bertindak agar negara tidak mengalami kerugian yang lebih besar. (*)